PANGKALPINANG – Ketua Komisi IV DPRD Babel Me Hoa menanggapi terkait Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang Rapat Paripurna.
Usai rapat paripurna dikatakannya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur merupakan kewajiban secara sistem pemerintahan.
Menurutnya, fungsi legislatif dan eksekutif ini tiap satu tahun anggaran harus di evaluasi cek secara akuntan makanya disebut LKPJ.
“Ini kan nanti ada dari BPK juga. Kita jadi mencermati dari segi sisi prioritasnya kesehatan pendidikan, tadi pak Gubernur Hidayat Arsani sempat bilang secara singkat. Tentang support kita bersama terutama dibidang kesehatan,” kata Me Hoa Jum’at (27/3/2026).
Sebelumnya, ditahun 2025 telah menyupport anggaran dari kebijakan RSUP Ir. Soekarno seperti menambah fasilitas ventilator, dan ruang ICU supaya tidak kekurangan ruangan.
“Kalau pun ditahun ini kurang kita tambah lagi. Selain itu juga hal pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa sekolah lebih itu harus dilanjutkan,” harapnya.
Diakuinya lebih lanjut, dalam kebijakan lainnya membahas iuran yang dihapuskan akan di perjuangkan melalui komite dengan menggunakan APBD.
“Itu nanti yang akan kita cek. Realisasi anggaran yang selama ini disupport,” pungkasnya.
(*).
