Hendy Suwandi Tanggapi Laporan Ibnu Haidir ke Satgas Anti Mafia Tanah, Kuasa Hukum Ungkap Riwayat Tanah Bacang
PANGKALPINANG – Hendy Suwandi akhirnya angkat bicara menyikapi langkah Ibnu Haidir bersama kuasa hukumnya yang mengadukan persoalan sengketa tanah di kawasan Bacang, Kota Pangkalpinang, kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Melalui kuasa hukumnya, Nini Vandawati, S.H., Hendy menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait laporan tersebut, khususnya mengenai riwayat transaksi dan proses pelepasan tanah yang kini menjadi objek sengketa.
Klarifikasi itu disampaikan melalui hak jawab resmi tertanggal 10 November 2026 sebagai tanggapan atas pemberitaan MerdekaToday.id berjudul “Panas! Kuasa Hukum Ibnu Haidir Adukan Hendy Suwandi Cs ke Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri” yang diterbitkan pada 9 November 2026.
Nini menyayangkan apabila informasi mengenai laporan tersebut dipahami sebagai kesimpulan atas persoalan kepemilikan tanah yang masih bergulir.
Menurutnya, posisi Hendy harus dilihat berdasarkan riwayat transaksi, dokumen yang dimiliki, serta keterangan para pihak yang terlibat.
“Klien kami, Hendy Suwandi, melakukan transaksi berdasarkan proses dan dokumen yang diyakininya sah. Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara objektif dan menyeluruh,” tegas Nini Vandawati, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, sengketa tanah tersebut juga sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor Perkara 30/Pdt.G/2026/PN Pkp.
Dengan demikian, menurutnya, setiap klaim mengenai riwayat dan keabsahan kepemilikan tanah perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ungkap Proses Transaksi Melalui Hasan alias Santut
Dalam klarifikasinya, Nini turut memaparkan proses transaksi tanah pada 2008 hingga 2009.
Ia menjelaskan, komunikasi dan proses pelepasan tanah ketika itu dilakukan melalui Hasan alias Santut, yang merupakan keponakan Hendy Suwandi.
Hal tersebut lantaran Hendy berdomisili di Jakarta sehingga komunikasi dengan pihak terkait dilakukan melalui Santut.
“Karena komunikasi dilakukan oleh Santut, sangatlah wajar apabila Sulaita mengenal Santut sebagai pihak yang berhubungan langsung dengannya, bukan mengenal Hendy Suwandi secara pribadi,” jelasnya.
Nini menegaskan, tidak dikenalnya Hendy secara pribadi oleh Sulaita tidak serta-merta menunjukkan bahwa transaksi tanah tidak pernah terjadi ataupun dokumen yang dimiliki kliennya tidak sah.
Sebut 21 Warga Setujui Pelepasan Tanah
Lebih jauh, Nini menyampaikan bahwa proses pelepasan tanah tersebut disebut melibatkan 21 warga yang memberikan persetujuan melalui musyawarah.
Bahkan, uang hasil pelepasan tanah menurutnya digunakan untuk pembangunan Surau Al Hidayah.
Pihaknya mengaku memiliki berita acara tertanggal 4 Agustus 2009 yang berkaitan dengan persetujuan warga tersebut.
Dokumen itu, kata Nini, menjadi salah satu bagian penting dalam menjelaskan proses pelepasan tanah yang kini dipersoalkan.
Ia juga menegaskan bahwa Hendy merupakan pembeli yang beritikad baik dan meminta agar seluruh proses transaksi dinilai berdasarkan dokumen serta keterangan para pihak.
Sulaita Disebut Telah Memberikan Klarifikasi
Nini juga mengungkapkan bahwa Sulaita telah memberikan klarifikasi langsung kepada pihaknya pada Selasa (10/11/2026).
Dalam klarifikasi tersebut, Sulaita disebut menyampaikan bahwa sejumlah informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Nini turut menyebut tidak terdapat persoalan antara Sulaita dan Hendy sebagaimana kesan yang mungkin muncul dari pemberitaan sebelumnya.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar persoalan tanah Bacang tidak disimpulkan hanya berdasarkan satu versi keterangan.
Menurut Nini, setiap pihak memiliki kesempatan menyampaikan bukti dan argumentasi melalui jalur hukum, sehingga seluruh fakta perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pihak Hendy berharap proses pengaduan kepada Satgas Anti Mafia Tanah maupun pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai hak jawab pihak Hendy Suwandi atas pemberitaan sebelumnya. MerdekaToday.id memberikan ruang kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan keterangan, koreksi, maupun informasi tambahan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Hingga kini, sengketa kepemilikan tanah di kawasan Bacang masih menjadi persoalan hukum yang harus diuji berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan.
(*).