FPT Hanya Diikuti 12 Orang, GESID Babel Desak Seleksi Ulang Hingga Tahap Akhir

PANGKALPINANG – Proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menuai polemik. Setelah melewati rangkaian persoalan panjang sejak 2025, mulai dari perubahan jumlah peserta, temuan maladministrasi Ombudsman RI, hingga pencabutan hasil seleksi sebelumnya, pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) ulang pada Sabtu (14/11/2026) justru kembali menyisakan persoalan mendasar.

Ketua BPW Generasi Emas Indonesia (GESID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suwardian yang hadir melakukan pemantauan, langsung mencatat bahwa FPT ulang hanya diikuti 12 peserta sementara sembilan peserta lainnya tidak hadir hingga sekitar pukul 16.30 WIB berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi.

Bagi GESID, kondisi ini bukan persoalan sederhana. Jumlah peserta yang mengikuti FPT menjadi salah satu aspek fundamental yang menentukan sahih atau tidaknya proses seleksi, terlebih ketika pelaksanaan seleksi ulang tersebut merupakan tindak lanjut dari persoalan administrasi dan prosedur yang sebelumnya telah menjadi perhatian Ombudsman RI.

GESID MENEGASKAN: FPT YANG HANYA DIIKUTI 12 PESERTA TIDAK MEMENUHI JUMLAH MINIMAL CALON BERDASARKAN PEDOMAN KPI. BAHKAN, JUMLAH TERSEBUT JUGA JAUH DI BAWAH JUMLAH 21 PESERTA ATAU TIGA KALI LIPAT YANG MENJADI DASAR REKOMENDASI OMBUDSMAN.

FPT 12 PESERTA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN JUMLAH CALON DALAM PEDOMAN KPI

GESID merujuk pada Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 3 Tahun 2024, Bab III angka 2.5 poin (2), yang mengatur jumlah calon peserta FPT sebanyak tiga kali atau paling sedikit dua kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.

Dengan kebutuhan tujuh anggota KPID Babel, perhitungannya adalah:

  • Tiga kali lipat: 21 calon peserta.
  • Dua kali lipat: 14 calon peserta.
  • Peserta yang hadir mengikuti FPT pada 14 November 2026: 12 orang.

Artinya, jumlah peserta yang mengikuti FPT bahkan tidak mencapai batas minimal dua kali lipat sebagaimana diatur dalam pedoman KPI.

Persoalan ini semakin serius apabila dikaitkan dengan rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung yang menekankan jumlah 21 peserta atau tiga kali lipat sebagai bagian dari penyelesaian persoalan seleksi sebelumnya.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus dijawab secara terbuka oleh DPRD Babel dan KPI Pusat.

Pertama, mengapa FPT tetap dilaksanakan ketika jumlah peserta yang hadir hanya 12 orang, sementara pedoman KPI mengatur jumlah minimal 14 calon?

Kedua, bagaimana tindak lanjut terhadap rekomendasi Ombudsman yang menjadi bagian penting dari penyelesaian maladministrasi sebelumnya, khususnya terkait pemenuhan jumlah 21 peserta?

GESID MENILAI, PELAKSANAAN FPT DENGAN 12 PESERTA TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PENYELESAIAN YANG MEMADAI ATAS PERSOALAN SELEKSI SEBELUMNYA. JANGAN SAMPAI TAHAPAN YANG DIULANG JUSTRU KEMBALI MENYIMPANG DARI PEDOMAN YANG SEHARUSNYA MENJADI ACUAN.

KRONOLOGI PANJANG YANG TIDAK BOLEH DIPISAHKAN DARI PERSOALAN HARI INI

GESID menegaskan bahwa keberatan organisasi bukan muncul secara tiba-tiba setelah FPT hari ini. Pengawalan ini merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk memastikan proses seleksi KPID Babel berjalan sesuai ketentuan.

1. 1 OKTOBER 2025 — PENGUMUMAN 21 PESERTA

DPRD Babel mengumumkan 21 peserta untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

2. 3 NOVEMBER 2025 — MUNCUL PENGUMUMAN DENGAN NOMOR SAMA, JUMLAH MENJADI 36 PESERTA

Muncul pengumuman dengan nomor surat yang sama, tetapi memuat jumlah peserta berbeda, yakni 36 orang. Perubahan ini menjadi salah satu persoalan yang kemudian diperiksa Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

3. 29 NOVEMBER 2025 — FPT DAN HASIL SELEKSI TUJUH NAMA

Komisi I DPRD melaksanakan FPT dan menerbitkan Berita Acara Nomor 188.4/19/KOM-1/XI/2025. Hasil penilaian, pemeringkatan, tujuh nama terpilih, serta nama cadangan kemudian menjadi bagian dari polemik seleksi.

4. DESEMBER 2025 — OMBUDSMAN MENEMUKAN MALADMINISTRASI

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan temuan maladministrasi melalui surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025 yang ditandatangani pada 9 Desember 2025.

Persoalan yang menjadi perhatian antara lain:

  • Dua pengumuman dengan nomor surat identik, tetapi isi berbeda.
  • Perubahan jumlah peserta dari 21 menjadi 36 orang.
  • Persoalan dasar prosedural perubahan jumlah peserta.
  • Persoalan penyajian hasil penilaian yang semestinya berdasarkan pemeringkatan, tetapi diumumkan berdasarkan urutan alfabet.

Ombudsman meminta agar tahapan FPT disesuaikan dengan Keputusan KPI Nomor 3 Tahun 2024, pengumuman bermasalah diperbaiki, serta tindak lanjut disampaikan kepada Ombudsman.

Dalam konteks penyelesaian tersebut, jumlah 21 peserta atau tiga kali lipat menjadi perhatian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan seleksi berikutnya.

5. 9 NOVEMBER 2026 — DPRD MENCABUT DOKUMEN DAN HASIL SELEKSI LAMA

Melalui Pengumuman Nomor 04/PENG/DPRD/2026, DPRD Babel mengumumkan pelaksanaan seleksi ulang dan mencabut:

  • Pengumuman tanggal 1 Oktober 2025.
  • Pengumuman tanggal 3 November 2025.
  • Berita Acara Hasil FPT Nomor 188.4/19/KOM-1/XI/2025 tanggal 29 November 2025.

Dengan pencabutan tersebut, hasil penilaian, pemeringkatan, tujuh nama terpilih, serta nama cadangan dari proses sebelumnya tidak lagi menjadi dasar penetapan anggota KPID Babel.

6. 14 NOVEMBER 2026 — FPT ULANG HANYA DIIKUTI 12 PESERTA

FPT ulang yang diharapkan menjadi jalan penyelesaian justru kembali menyisakan persoalan. Dari informasi pemantauan GESID, hanya 12 peserta yang mengikuti tahapan FPT, sementara sembilan peserta lainnya tidak hadir hingga sekitar pukul 16.30 WIB.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengulangan tahapan FPT saja belum cukup untuk menjamin penyelesaian persoalan seleksi secara menyeluruh.

HASIL PEMANTAUAN GESID: 12 PESERTA HADIR, SEMBILAN TIDAK MENGIKUTI FPT

Dalam kegiatan tersebut, GESID hadir sebagai unsur pemantau dengan komposisi Rina Andriana selaku Koordinator Bidang dan Randi sebagai undangan VIP di ruang Pansus. Sementara itu, tujuh anggota GESID lainnya melakukan pemantauan dari luar ruang Pansus.

Berdasarkan catatan pemantauan, kegiatan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB setelah panitia menunggu peserta yang masih dalam perjalanan.

Sebanyak 12 peserta hadir dan mengikuti rangkaian FPT. Setiap peserta dipanggil satu per satu untuk menjalani wawancara oleh Komisi I DPRD dengan durasi sekitar 15–20 menit.

Sementara itu, panitia dan pihak terkait melakukan komunikasi dengan sembilan peserta lainnya. Namun, hingga sekitar pukul 16.30 WIB, sembilan peserta tersebut belum hadir berdasarkan informasi yang diterima GESID.

GESID meminta DPRD menjelaskan mekanisme pemanggilan, bukti penyampaian undangan, konfirmasi kesediaan, serta status administratif sembilan peserta tersebut.

Namun, GESID menegaskan bahwa persoalan ketidakhadiran sembilan peserta tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan jumlah minimal calon yang harus mengikuti FPT.

Persoalannya bukan semata-mata sembilan peserta tidak hadir. Persoalan utamanya adalah bagaimana penyelenggara memastikan bahwa keseluruhan tahapan seleksi tetap memenuhi ketentuan hukum dan rekomendasi Ombudsman.

HASIL PLENO DISEBUT SUDAH ADA, TETAPI NAMA BELUM DITETAPKAN SECARA TERBUKA

Persoalan lain muncul setelah pelaksanaan FPT selesai.

Berdasarkan komunikasi Ketua BPW GESID dengan salah satu anggota Komisi I DPRD, diperoleh informasi bahwa pleno telah dilaksanakan dan hasil pembahasannya telah disampaikan. Namun, nama-nama yang akan ditetapkan belum diumumkan secara final kepada publik.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa nama-nama tersebut nantinya akan disampaikan atau diumumkan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterangan ini menimbulkan pertanyaan baru bagi GESID.

Jika pleno telah dilaksanakan dan hasil pembahasannya telah tersedia, mengapa hasil penilaian, pemeringkatan, maupun dokumen keputusan belum dapat diakses atau dijelaskan secara terbuka?

GESID memahami bahwa pengumuman nama terpilih tidak harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan FPT. Namun, penyelenggara tetap harus memiliki dokumentasi hasil penilaian, proses pengambilan keputusan, serta dasar pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

GESID meminta penjelasan:

  1. Apakah pleno Komisi I telah menghasilkan keputusan atau baru berupa pembahasan internal?
  2. Apakah telah tersedia berita acara, risalah, atau notulen pleno?
  3. Apakah rekapitulasi nilai seluruh peserta telah diselesaikan?
  4. Apakah pemeringkatan peserta telah ditetapkan berdasarkan instrumen dan bobot penilaian yang sama?
  5. Jika hasil sudah tersedia, mengapa nilai dan pemeringkatan belum dijelaskan kepada publik?
  6. Apa dasar kewenangan dan mekanisme pengumuman hasil melalui Ketua DPRD?
  7. Kapan dokumen hasil FPT dan pemeringkatan akan disampaikan kepada publik dan kepada Gubernur?

Jangan sampai persoalan transparansi yang pernah ditemukan dalam seleksi 2025 kembali terulang pada seleksi ulang 2026.

GESID: BUKAN HANYA FPT YANG HARUS DIULANG, TETAPI SELURUH PROSES SELEKSI HARUS DITATA ULANG DARI AWAL

Inilah sikap utama GESID yang perlu ditegaskan.

GESID memandang bahwa pencabutan hasil seleksi sebelumnya, kemudian melaksanakan FPT ulang tanpa terlebih dahulu memastikan keseluruhan mekanisme seleksi memenuhi ketentuan, belum tentu menyelesaikan akar persoalan.

Sebab, persoalan seleksi KPID Babel bukan hanya terletak pada tahapan FPT. Persoalan tersebut telah berkembang sejak tahapan awal, termasuk proses pembentukan Tim Seleksi (Timsel), mekanisme penjaringan peserta, administrasi, perubahan jumlah peserta, hingga proses penilaian dan penetapan hasil.

Oleh karena itu, GESID merekomendasikan agar seleksi anggota KPID Babel diulang secara keseluruhan mulai dari tahap pembentukan Tim Seleksi, pengumuman dan penjaringan calon, seleksi administrasi, tahapan kompetensi, hingga FPT dan penetapan hasil.

Seluruh mekanisme tersebut harus merujuk secara konsisten pada:

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  2. Peraturan dan Keputusan KPI Pusat (PKPI), khususnya pedoman seleksi anggota KPI Daerah.
  3. Ketentuan Kode Etik KPI (KKPI) yang relevan dengan integritas, independensi, dan pelaksanaan tugas kelembagaan.

GESID menilai bahwa pengulangan secara menyeluruh menjadi penting untuk memastikan proses seleksi memiliki dasar hukum dan prosedur yang kuat sejak awal, bukan sekadar memperbaiki satu tahapan yang dipersoalkan.

Mengapa harus dimulai dari Timsel?

Karena Timsel merupakan bagian awal dari keseluruhan proses seleksi. Jika mekanisme awal tidak ditata dan dipastikan sesuai aturan, persoalan pada tahapan berikutnya berpotensi terus berulang.

Mengapa harus dilakukan secara keseluruhan?

Karena keputusan yang dihasilkan nantinya harus memperoleh legitimasi dan pengakuan dari seluruh pihak, baik peserta yang mengikuti seleksi, peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos, peserta yang merasa dirugikan, maupun masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kualitas lembaga penyiaran daerah.

“Jangan sampai keputusan baru kembali dipersoalkan karena proses awalnya masih menyisakan cacat prosedur. Jangan sampai peserta yang sebelumnya telah dinyatakan terpilih kemudian dieliminasi secara sepihak tanpa dasar dan alasan yang jelas, sementara peserta lainnya juga tidak mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil,” tegasnya.

GESID tidak sedang meminta agar tujuh nama hasil seleksi terdahulu dikembalikan. Namun, GESID juga tidak dapat membenarkan apabila pencabutan hasil seleksi lama mengakibatkan hak, kesempatan, dan kepentingan peserta tertentu diabaikan tanpa penjelasan serta mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh peserta harus memperoleh perlakuan yang setara. Tidak boleh ada peserta yang diistimewakan, tetapi juga tidak boleh ada individu yang dirugikan secara sepihak akibat perubahan mekanisme yang tidak memiliki dasar hukum dan penjelasan yang transparan.

Seleksi ulang harus menjadi jalan keluar, bukan pintu masuk bagi persoalan hukum yang baru.

TRANSPARANSI FPT JUGA MENJADI CATATAN

Dalam pelaksanaan hari ini, DPRD menyediakan fasilitas videotron yang dapat digunakan untuk melihat kegiatan FPT. Namun, berdasarkan pengamatan perwakilan GESID, tayangan tersebut tidak disertai suara.

Dengan demikian, publik dapat melihat aktivitas wawancara, tetapi tidak dapat mendengar substansi pertanyaan maupun jawaban peserta.

GESID mengapresiasi ruang pemantauan yang diberikan kepada perwakilan organisasi. Namun, keterbukaan tidak cukup hanya menghadirkan pemantau atau menampilkan kegiatan secara visual.

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa anggota KPI Daerah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Karena itu, GESID meminta DPRD menjelaskan standar keterbukaan yang diterapkan, termasuk akses terhadap hasil penilaian dan dokumen yang menjadi dasar penetapan.

RUMOR NAMA TERPILIH SEBELUM FPT DAN KETIDAKHADIRAN PESERTA PERLU DIKLARIFIKASI

Sebelum pelaksanaan FPT ulang, berkembang informasi mengenai dugaan adanya nama-nama yang telah diprediksi atau disebut-sebut akan terpilih sebelum proses FPT berlangsung.

Selain itu, muncul informasi mengenai peserta yang tidak bersedia mengikuti seleksi ulang serta adanya dukungan solidaritas terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses sebelumnya.

GESID juga menerima, informasi mengenai dugaan bahwa komunikasi kepada peserta dilakukan melalui grup tertentu, termasuk keterlibatan Diskominfo, yang perlu dijelaskan mekanisme pemberitahuan dan konfirmasi kesediaannya.

GESID tidak menyatakan, informasi tersebut sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, penyelenggara perlu memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap independensi proses seleksi.

Seluruh peserta harus memperoleh pemberitahuan yang patut, informasi yang sama, dan kesempatan yang setara.

KPI PUSAT HARUS TURUN MEMFASILITASI RAPAT KOORDINASI, BUKAN HANYA MENERIMA LAPORAN ADMINISTRATIF

GESID mendesak KPI Pusat mengambil peran lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan seleksi KPID Babel.

KPI Pusat perlu memfasilitasi rapat koordinasi bersama KPID Babel, DPRD Babel, serta organisasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau keberatan terkait proses seleksi.

Rapat tersebut penting untuk mendengarkan seluruh kronologi, bukti, dan keterangan dari masing-masing pihak, mulai dari polemik perubahan jumlah peserta 21 menjadi 36 orang, temuan maladministrasi Ombudsman, pencabutan hasil seleksi 2025, hingga pelaksanaan FPT ulang pada 14 November 2026 yang hanya diikuti 12 peserta.

GESID menilai KPI Pusat tidak seharusnya mengambil sikap kelembagaan hanya berdasarkan laporan administratif atau keterangan sepihak tanpa terlebih dahulu memperoleh gambaran yang menyeluruh.

KPI Pusat perlu memeriksa:

  • Kesesuaian pembentukan dan kerja Timsel dengan ketentuan yang berlaku.
  • Kesesuaian seluruh tahapan seleksi dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 dan pedoman KPI.
  • Pemenuhan jumlah calon peserta FPT.
  • Pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.
  • Dasar pencabutan hasil seleksi sebelumnya.
  • Transparansi penilaian dan mekanisme pemeringkatan.
  • Perlindungan terhadap kepastian hukum dan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta.

GESID juga meminta, agar rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi tertulis yang dapat menjadi pedoman penyelesaian.

Sebelum mengambil keputusan, dengarkan seluruh pihak. Sebelum menetapkan hasil, pastikan seluruh prosesnya sesuai aturan. Dan sebelum mengulang tahapan, benahi terlebih dahulu akan persoalan.

POTENSI SENGKETA HUKUM HARUS MENJADI PERINGATAN

GESID menerima informasi mengenai rencana sejumlah pihak yang merasa dirugikan untuk mempertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun upaya perdata.

Informasi yang diterima juga menyebutkan tiga orang yang merasa dirugikan berencana menempuh langkah hukum. Hal ini masih berupa keterangan pihak terkait dan bukan perkara yang telah dipastikan terdaftar atau diputus pengadilan.

Namun, potensi tersebut tidak boleh diabaikan.

Proses seleksi yang berlangsung panjang telah menyita waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan kesempatan para peserta. Jika ketidakjelasan prosedur terus berulang, potensi sengketa dan kerugian dapat semakin meluas.

GESID meminta DPRD, KPI Pusat, dan pihak terkait tidak memaksakan proses penetapan sebelum persoalan mendasar mendapatkan penyelesaian yang jelas.

TUJUH TUNTUTAN TEGAS GESID BABEL

Berdasarkan seluruh rangkaian persoalan tersebut, BPW GESID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan tujuh tuntutan:

1.Mendesak DPRD Babel memberikan klarifikasi tertulis mengenai dasar pelaksanaan FPT yang hanya diikuti 12 peserta, sementara pedoman KPI mengatur jumlah minimal dua kali lipat atau 14 calon untuk kebutuhan tujuh anggota KPID, serta menjelaskan tindak lanjut terhadap rekomendasi Ombudsman yang menekankan jumlah 21 peserta atau tiga kali lipat.

2.Meminta DPRD tidak terburu-buru menggunakan hasil FPT yang hanya diikuti 12 peserta sebagai dasar penetapan akhir sebelum persoalan pemenuhan ketentuan jumlah calon, rekomendasi Ombudsman, dan kesesuaian prosedur memperoleh kejelasan.

3.Mendesak agar seluruh proses seleksi KPID Babel diulang secara menyeluruh sejak tahap pembentukan Timsel, penjaringan dan seleksi administrasi, tahapan kompetensi, hingga FPT dan penetapan hasil, dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2002, PKPI, serta KKPI yang relevan.

4.Meminta DPRD membuka dan menjelaskan seluruh dokumen yang menjadi dasar proses seleksi, termasuk berita acara FPT, risalah atau notulen pleno, instrumen penilaian, rekapitulasi nilai, hasil pemeringkatan, serta dasar keputusan yang dihasilkan.

5.Mendesak KPI Pusat segera memfasilitasi rapat koordinasi bersama KPID Babel, DPRD Babel, dan organisasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau keberatan, dengan memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak untuk menyampaikan bukti, kronologi, dan keberatan sebelum KPI Pusat mengambil sikap kelembagaan.

6.Meminta Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengawal tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya, memastikan rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar dilaksanakan, serta memberikan penjelasan mengenai pemenuhan rekomendasi terkait jumlah peserta dan langkah korektif yang harus ditempuh.

7.Meminta seluruh pihak menjamin kepastian hukum, transparansi, independensi, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta, termasuk peserta yang sebelumnya telah dinyatakan terpilih maupun peserta yang merasa dirugikan. Tidak boleh ada individu yang dieliminasi secara sepihak tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

GESID: SELEKSI ULANG HARUS MENYELESAIKAN MASALAH, BUKAN MEMINDAHKAN MASALAH KE TAHAP BERIKUTNYA

GESID menegaskan bahwa organisasi tidak memperjuangkan kandidat tertentu, tidak meminta tujuh nama hasil seleksi terdahulu dikembalikan, dan tidak meminta seluruh peserta dinyatakan lolos.

Yang diperjuangkan adalah kepastian hukum, transparansi, perlakuan yang adil, independensi, serta integritas proses seleksi.

GESID berpandangan bahwa pengulangan seleksi secara menyeluruh merupakan langkah yang lebih tepat untuk membangun legitimasi keputusan dan menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari.

Keputusan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, diterima secara prosedural oleh seluruh pihak, serta tidak menimbulkan kerugian sepihak terhadap peserta mana pun.

Kewenangan DPRD dalam proses pemilihan anggota KPID harus dihormati. Namun, setiap kewenangan publik wajib dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

GESID meminta DPRD Babel, KPI Pusat, dan Ombudsman mengambil langkah nyata sebelum persoalan ini semakin meluas dan berujung pada sengketa hukum baru.

(*).

Leave A Reply

Your email address will not be published.