Hendy Suwandi Terusik Sebutan Mafia Tanah, Redaksi Diminta Angkat Kaki dari Pemberitaan
PANGKALPINANG – Sebutan mafia tanah rupanya membuat Hendy Suwandi gerah. Melalui kuasa hukumnya, Hendy meminta redaksi menghapus pemberitaan yang menyebut namanya dengan istilah tersebut.
Keberatan itu muncul ketika polemik sengketa tanah Bacang, Pangkalpinang, justru kian memanas. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pihak Ibnu Haidir Atas telah membawa dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu dalam klaim kepemilikan tanah tersebut ke Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Alih-alih memberikan penjelasan terkait bantahan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tanah, kuasa hukum Hendy memilih menunggu putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.
“Tolong dikoreksi ya, tolong hilangkan tulisan menyebutkan Pak Hendy mafia tanah itu. Kami sampai saat ini hanya fokus menunggu hasil putusan pengadilan,” demikian pernyataan yang diterima tim redaksi melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (10/11/2026). Dalam komunikasi tersebut terdengar suara seorang pria, namun identitasnya belum terkonfirmasi.
Di sisi lain, langkah hukum pihak Ibnu Haidir justru mulai merambah tingkat pusat.
Senin (9/11/2026), Ibnu Haidir Atas bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Mabes Polri. Mereka mengadukan Hendy Suwandi Cs kepada Satgas Anti Mafia Tanah terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu.
Pengaduan itu, meminta aparat menelusuri keabsahan atas hak yang digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan sejumlah bidang tanah di kawasan Bacang, Pangkalpinang.
Kuasa hukum Ibnu Haidir, Gerson, menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pencantuman nama Sulaita dan Derani Bin Mustafa dalam dokumen yang dijadikan dasar klaim kepemilikan tanah.
Menurut Gerson, pihaknya telah menemui kedua pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Hasilnya, Sulaita membantah pernah memiliki tanah seluas 16.000 meter persegi di Jalan Fajar Dalam maupun wilayah Kelurahan Bacang.
Sulaita juga mengaku, tidak mengenal Hendy Suwandi dan tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah kepada yang bersangkutan. Bantahan tersebut disampaikan secara tertulis maupun lisan.
Bantahan serupa datang dari keluarga Derani Bin Mustafa. Lima ahli waris menyatakan orang tua mereka tidak pernah memiliki ataupun menguasai tanah seluas kurang lebih 28.000 meter persegi di Jalan Lidah Tanah.
“Para ahli waris juga menerangkan bahwa orang tua mereka tidak pernah melepaskan atau menjual tanah kepada orang yang bernama Hendy Suwandi,” ungkap Gerson.
Berbekal keterangan tersebut, pihak Ibnu Haidir meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan klaim kepemilikan. Mereka juga mendesak penelusuran asal-usul serta keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
“Kehadiran kami di Mabes Polri bertujuan untuk mendorong pengusutan perkara ini hingga tuntas agar persoalannya menjadi terang. Setiap pihak yang diduga terlibat dalam tindak pemalsuan surat harus ditelusuri kebenarannya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Gerson menambahkan, pengaduan tersebut merupakan upaya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa. Pihaknya menginginkan persoalan ini diusut secara menyeluruh, sehingga tidak sekadar berakhir pada saling klaim kepemilikan.
Sementara itu, proses perdata di PN Pangkalpinang juga memasuki babak penting. Perkara sengketa tanah Bacang dijadwalkan memasuki agenda pembacaan putusan pada Rabu (11/11/2026).
Gerson mengaku, optimistis majelis hakim akan memutus perkara secara objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
“Kami yakin Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II melalui musyawarah akan bijak memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” ujarnya.
Tak hanya membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri, Gerson menyampaikan pihaknya juga berencana meneruskan surat kepada DPR RI, khususnya Komisi III dan Komisi II, serta Kejaksaan Agung.
Langkah itu ditempuh, untuk meminta perhatian lembaga terkait sekaligus mendorong pengusutan perkara secara menyeluruh.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Hendy Suwandi Cs terkait bantahan Sulaita dan para ahli waris Derani Bin Mustafa maupun pengaduan pihak Ibnu Haidir Atas. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Red).
