JAWA BARAT – Demi melahirkan regulasi pertambangan rakyat yang adil dan berkelanjutan, Panitia Khusus Pertambangan Rakyat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan lawatan kerja ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Kamis (12/2/2026).
Dipimpin politisi PDI Perjuangan imam wahyudi yang dikenal dekat dengan masyarakat, Pansus secara terbuka meminta pandangan, pengalaman, serta formula kebijakan dari Jawa Barat.
Seluruh masukan tersebut, diharapkan dapat mempertajam materi Ranperda WPR/IPR agar lebih aplikatif dan berpihak pada penambang rakyat.
Pembahasan berlangsung mendalam, dengan menitikberatkan pada penggalian informasi strategis.
Mulai dari pemetaan kewenangan daerah, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, analisis potensi pendapatan daerah, hingga urgensi penyusunan naskah akademik yang benar dan kredibel melalui kerja sama dengan kampus atau pihak ketiga.
Sementara pihak ESDM Jawa Barat merespons cepat, setiap isu yang disampaikan Pansus.
Jawaban tertulis atas Daftar Inventaris Masalah (DIM), diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap proses legislasi di Bangka Belitung.
“Kami datang untuk belajar dan menyempurnakan. Semoga hasil diskusi ini menjadi bekal penting bagi Babel dan membawa manfaat nyata bagi penambang rakyat,” tutur Imam Wahyudi.
Ia juga menyampaikan, apresiasi atas sambutan hangat serta harapan agar Bangka Belitung terus melangkah maju.
(*).
