Pangkalpinang — Pj Bupati Bangka Isnaini, S.Tr, SH, MM, menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024, dan Persiapan Pemilu Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tahun 2025, Kamis (13/2/2025) di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan dari 38 provinsi, paling banyak yang mengajukan senngketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, serta kemenangan Kotak Kosong hanya ada di Provinsi Babel.
“Untuk itu kunjungan Komisi II DPR RI ini untuk evaluasi Pemilu Serentak di Provinsi Babel. Sebagai bahan menyusun blue print untuk penyempurnaan pemilu kada di masa mendatang,” ujar Rifqinizamy Karsayuda.
Selanjutnya ia menambahkan bahwa konsekuensi adanya pilkada ulang, hal ini tentu membuat pelaksanaannya harus dimulai dari awal proses tahapan, oleh karena itu Komisi II ingin mendengar dari penyelenggara pilkada tentang kesiapannya, termasuk masukan dari segi kesiapan pendanaannya.
“Kami Ingin mengetahui kesiapannya, dan mendengar dari Penjabat Walikota pangkalpinang dan Penjabat Bupati Bangka bagaimana postur APBD daerah terkait pilkada ulang ini,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kepulauan Babel Sugito menjelaskan secara singkat hasil Pilkada Serentak, di wilayah Provinsi Kepualauan Babel.
“Secara umum berjalan baik dan lancar, partisipasi 60-an persen. Ada 2 daerah yang dimenangkan kotak kosong, ada 2 hasil pilkada yang masih berproses di MK, yakni pilkada bangka barat dan provinsi Babel. Serta ada 4 daerah yang akan ada pelantikan kepala daerahnya, ” Jelas Pj Gubernur.
Pada Kesempatan berikutnya, Pj Bupati Bangka Isnaini memaparkan postur APBD Kabupaten Bangka, terkait kondisi kesiapan untuk pendanaan pilkada ulang tahun 2025.
“Untuk Pilkada ulang Perhitungan awal kebutuhan pilkada adalah 40 milyar. Tapi setelah kami diskusikan lagi dengan stake holder, kebutuhan turun jadi 32,3 milyar. Dari upaya efisensi yang bisa kami lakukan mencapai sekitar 14 milyar, sehingga butuh tambahan 17 milyar, ” kata Isnaini.
Lebih jauh, Isnaini mengatakan dalam waktu dekat akan menyalurkan NHPD Perjanjian dana hibah pilkada ulang. Namun sesuai kesepakatan dengan stake holder, melihat kondisi keuangan daerah penyaluran hibah ini dibagi per termin.
(*).
