Kunjungi SMPN 7, Komisi I DPRD Pangkalpinang Temukan Kurangnya Fasilitas Sekolah
PANGKALPINANG — Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, melakukan kunjungan ke SMP Negeri 7 Kota Pangkalpinang, guna melihat aktivitas pembelajaran dan menyerap aspirasi, keluhan serta kendala di sekolah tersebut. Selasa, (19/7/2022).
Saat menyambangi sekolah itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan Yahya (RKY) menyebut, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan lancar.
Namun kata RKY, pihaknya masih menemukan kurangnya sarana dan prasana penunjang pembelajaran di SMP Negeri 7 Pangkalpinang tersebut.
“Hari ini Komisi I DPRD bersama Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang melihat aktivitas pendidikan usai PPDB ini. Kami menemukan sarana dan prasana kurang memadai, seperti ruang kelas yang kurang dan laboratorium tidak digunakan semestinya,”ujanya.
Menurut RKY, Pemkot Pangkalpinang harus segera menindaklanjuti permasalahan tersebut, agar proses belajar dan mengajar siswa tak terganggu.
“Ini jadi PR untuk Pemkot Pangkalpinang membangun sarana dan prasana itu untuk menunjang pendidikan di Kota Pangkalpinang. Karena, ada hak hak siswa yang tergadaikan, akibat kekurangan kelas dan sarana prasana tadi yang tak digunakan semestinya,’ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti, untuk membangun sarana dan prasana di sekolah tersebut.
“Memang masih ada kekurangan Sapras terutama Rombongan Belajar ( Rombel ) dan toilet, dimana idelanya masih dibutuhkan lagi Ruang Kelas Baru ( RKB ) untuk SMP N 7. Karena keterbatasan anggaran dimiliki oleh Pemkot Pangkalpinang, jadi kami pihak dinas pendidikan sudah mengajukan pembangunan Rombel sebanyak 2 kelas untuk ABT ini,”ujarnya.
Erwandy menyampaikan, untuk menunjang aktivitas pembelajaran di sekolah, pihaknya sudah memetakan kondisi sarana dan prasana yang dibutuhkan SMPN 7 Pangkalpinang.
“Untuk belajar mengajar Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi 1 DPRD Pangkalpinang dapat membantu secara bertahap, untuk mengisi sapras yang dibutuhkan,”harapnya.
