PANGKALPINANG – Kualitas sebuah lembaga tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan terhadap evaluasi, konsistensi dalam menegakkan aturan, serta keberanian melakukan perbaikan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik Jum’at (20/11/2026).
Hal tersebut disampaikan, Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah Generasi Emas Indonesia (BPW GESID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suwardian Ramadhan sebagai refleksi atas pentingnya membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, objektif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Menurut Suwardian, setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang telah diatur melalui ketentuan hukum. Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memiliki landasan yang jelas, mengikuti mekanisme yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
“Pada prinsipnya, kita harus memberikan ruang dan penghormatan terhadap setiap lembaga dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Namun, kewenangan tentu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Setiap keputusan harus memiliki dasar aturan yang jelas, dilaksanakan melalui prosedur yang benar, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Inilah fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik,” ungkap Suwardian.
Keadilan Harus Hadir dalam Proses Bukan Hanya pada Hasil Akhir
Suwardian menilai bahwa keadilan tidak semestinya hanya dilihat dari hasil akhir suatu keputusan. Lebih dari itu, keadilan harus tercermin dalam keseluruhan proses, mulai dari keterbukaan informasi, konsistensi penerapan aturan, objektivitas dalam penilaian, hingga tersedianya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun memperoleh penjelasan.
Menurutnya, sebuah keputusan mungkin telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Namun, keputusan tersebut tetap harus dapat dijelaskan dasar pertimbangan dan mekanisme yang melatarbelakanginya.
“Jangan hanya melihat hasil akhirnya, tetapi lihat juga bagaimana proses itu dijalankan. Sebab, keadilan bukan semata-mata tentang siapa yang memperoleh hasil, melainkan juga bagaimana proses tersebut memberikan perlakuan yang setara kepada setiap pihak. Ketika proses dijalankan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, di situlah kepercayaan publik mulai tumbuh,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat bukan sekadar pihak yang menerima keputusan, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi, penjelasan, serta perlakuan yang adil dalam setiap proses pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Kewenangan Harus Berjalan Seiring dengan Kepatuhan terhadap Aturan
Lebih lanjut, Suwardian mengingatkan bahwa dalam negara hukum, tidak ada kewenangan yang berdiri tanpa batas. Setiap kewenangan memiliki dasar, ruang lingkup, prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dalam Pasal 10, terdapat sejumlah asas penting, di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Menurut Suwardian, prinsip-prinsip tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam dokumen administrasi, melainkan harus benar-benar menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
“Aturan harus menjadi pegangan bersama. Jangan sampai aturan hanya dijadikan dasar ketika mendukung suatu keputusan, tetapi diabaikan ketika berhadapan dengan persoalan yang berbeda. Setiap lembaga tentu memiliki pertimbangan masing-masing, tetapi pertimbangan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum. Kepatuhan terhadap aturan merupakan tanggung jawab, bukan sekadar pilihan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa apabila dalam pelaksanaan kewenangan ditemukan kekurangan, ketidaksesuaian, atau kekeliruan, maka evaluasi dan perbaikan harus menjadi bagian dari budaya kelembagaan.
Evaluasi Bukan Ancaman Melainkan Bagian dari Integritas
Dalam pandangan Suwardian, kritik, masukan, dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Ia mengingatkan, agar setiap kritik tidak langsung dimaknai sebagai serangan terhadap institusi. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, aturan, dan kepentingan publik harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas penyelenggaraan kelembagaan.
“Lembaga yang kuat bukanlah lembaga yang menutup diri dari kritik. Justru lembaga yang kuat adalah lembaga yang mampu mendengar, terbuka terhadap evaluasi, dan memiliki keberanian untuk memperbaiki apabila ditemukan kekurangan. Melakukan koreksi bukan berarti kehilangan kehormatan. Sebaliknya, keberanian memperbaiki diri merupakan cerminan integritas,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa tidak ada institusi yang harus merasa direndahkan hanya karena menerima masukan atau melakukan evaluasi. Sebab, tujuan utama dari evaluasi adalah memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan berjalan lebih baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pengawasan Harus Memberikan Kepastian dan Mendorong Perbaikan
Suwardian juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan atau penilaian terhadap suatu persoalan, tetapi juga bagaimana hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti secara konsisten sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Setiap rekomendasi, catatan evaluasi, maupun hasil pemeriksaan harus memiliki kejelasan tindak lanjut agar tujuan perbaikan benar-benar dapat diwujudkan.
“Pengawasan yang baik bukan hanya menemukan persoalan, tetapi juga mendorong penyelesaian dan perbaikan. Masing-masing lembaga harus memahami batas kewenangannya, menjalankan tanggung jawabnya, serta memastikan tidak ada persoalan yang dibiarkan tanpa kejelasan. Dengan demikian, kehadiran lembaga pengawas benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.
Ia berharap koordinasi antarlembaga terus diperkuat dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing. Sinergi tidak boleh menghilangkan batas tanggung jawab, dan koordinasi tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan.
Menjaga Marwah Lembaga dan Kepercayaan Masyarakat
Lebih jauh, Suwardian menyampaikan bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting bagi setiap institusi. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui jabatan, kewenangan, maupun pernyataan resmi, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten, keterbukaan, dan tanggung jawab.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga legislatif, lembaga pengawas, maupun elemen masyarakat, untuk bersama-sama membangun budaya kelembagaan yang menjunjung tinggi hukum, etika, dan nilai-nilai keadilan.
“Kita semua tentu menginginkan lembaga yang kuat, dihormati, dan dipercaya masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen bersama. Yang memiliki kewenangan harus menjalankan kewenangannya dengan benar, yang memiliki fungsi pengawasan harus melaksanakan pengawasan secara bertanggung jawab, dan masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara sehat dan konstruktif,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan institusi. Justru melalui dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mengevaluasi, kualitas demokrasi dan tata kelola kelembagaan dapat terus ditingkatkan.
Keadilan Integritas dan Tanggung Jawab Harus Berjalan Bersama
Menutup pernyataannya, Suwardian menegaskan bahwa refleksi kelembagaan ini bukan ditujukan untuk menyalahkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Setiap institusi memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap kelembagaan juga harus berjalan beriringan dengan komitmen untuk menjaga aturan dan memastikan keadilan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kami ingin melihat seluruh lembaga tumbuh menjadi institusi yang semakin baik, semakin terbuka, dan semakin bertanggung jawab. Jika keputusan telah diambil, pastikan dasar hukumnya jelas. Jika terdapat evaluasi, berikan ruang untuk perbaikan. Dan jika ada masyarakat yang membutuhkan penjelasan, berikan kepastian secara proporsional,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan, BPW GESID Babel berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam memperkuat kesadaran hukum, mendorong kontrol sosial yang sehat, serta membangun kemitraan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai, bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, integritas institusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
“Kehormatan sebuah lembaga tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga dari kesediaannya untuk mendengar, keberaniannya untuk mengevaluasi, dan keteguhannya dalam menegakkan keadilan. Sebab, keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang selesai ditetapkan, melainkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan memberikan rasa keadilan,” tutup Suwardian.
(*).