PANGKALPINANG – Polemik seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025–2028 kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian diarahkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung yang diminta tidak hanya menyampaikan temuan maladministrasi, tetapi juga memastikan setiap tindakan korektif benar-benar menghasilkan proses seleksi yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan.
Ketua BPW Generasi Emas Indonesia (GESID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suwardian Ramadhan menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan Ombudsman tidak cukup diukur dari apakah lembaga yang diperiksa telah mengulang tahapan seleksi.
Lebih dari itu, harus dipastikan apakah pengulangan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan dan menjamin hak seluruh peserta.
“Jangan sampai Ombudsman hanya berhenti pada rekomendasi agar seleksi diulang. Pertanyaan kami, setelah seleksi diulang, apakah seluruh ketentuan sudah dipenuhi? Apakah hak peserta sudah terlindungi? Apakah prosesnya sudah benar-benar adil? Pengawasan harus memastikan hasil perbaikannya, bukan sekadar meminta proses diulang,” tegas Suwardian.
PUBLIKASI OMBUDSMAN HARUS DIIKUTI PENGAWASAN YANG TERUKUR
Dalam penelusuran terhadap kanal publikasi Ombudsman RI, terdapat sejumlah pemberitaan mengenai polemik seleksi KPID Babel, terutama pada 19 Desember 2025. Pemberitaan tersebut mengangkat temuan maladministrasi, perubahan jumlah peserta dari 21 menjadi 36 orang, persoalan dua pengumuman dengan nomor yang sama, serta permintaan perbaikan kepada DPRD.
Salah satunya, publikasi Ombudsman juga menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2025 telah dilakukan pemeriksaan dengan menghadirkan Komisi I DPRD, Sekretariat DPRD, Diskominfo Babel, dan Tim Seleksi.
Ombudsman kemudian meminta, DPRD melakukan perbaikan tahapan seleksi sesuai Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024.
Setelah itu, Ombudsman dalam menemukan dan menindaklanjuti dugaan maladministrasi. Namun, ketika hasil pemeriksaan merupakan dasar pengulangan proses, Ombudsman juga perlu memastikan bahwa tindakan korektif tersebut dilaksanakan secara tepat.
“Kalau Ombudsman begitu serius mengangkat persoalan pada tahapan sebelumnya. Maka publik juga berhak meminta penjelasan ketika muncul persoalan baru setelah seleksi diulang, jangan sampai pengawasan hanya tajam pada satu tahapan. Tapi tidak memberikan penjelasan ketika tahapan berikutnya kembali dipertanyakan,” ungkap Suwardian.
KEADILAN TIDAK BOLEH HANYA DILIHAT DARI PESERTA YANG TERPILIH
Persoalan seleksi KPID Babel tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang akhirnya memperoleh tujuh kursi komisioner dan siapa yang masuk dalam daftar cadangan. Ada hak dan kepentingan peserta lain yang juga harus diperhatikan.
Peserta yang tidak terpilih, peserta yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti tahapan tertentu, maupun peserta yang mempertanyakan proses seleksi berhak mendapatkan kepastian mengenai dasar keputusan dan mekanisme penilaian.
“Berbicara tentang keadilan berarti kita tidak hanya melihat tujuh orang yang akhirnya terpilih. Kita juga harus melihat peserta yang tidak terpilih, peserta yang merasa haknya tidak terpenuhi dan seluruh pihak yang sejak awal mengikuti proses seleksi. Mereka berhak mendapatkan proses yang transparan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
FPT ULANG HARUS DIPERIKSA BUKAN SEKADAR DIANGGAP SELESAI
GESID juga menyoroti, pelaksanaan FPT ulang pada 14 November 2026. Berdasarkan pemantauan organisasi, sebanyak 12 peserta hadir dan mengikuti proses FPT.
Informasi tersebut, perlu dikonfirmasi melalui daftar hadir dan berita acara resmi DPRD.
Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa jumlah peserta FPT, adalah tiga kali atau sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota KPID yang akan ditetapkan.
Sementara untuk tujuh anggota KPID, batas minimalnya adalah 14 peserta.
“Kalau benar hanya 12 orang yang mengikuti FPT, maka ada pertanyaan serius yang harus dijawab. Apakah ketentuan jumlah minimal peserta telah dipenuhi? Apakah ada penjelasan resmi mengenai kondisi tersebut? Dan apakah Ombudsman sudah memeriksa pelaksanaan tindakan korektif yang sebelumnya diminta?” ungkap Suwardian.
Selain jumlah peserta, GESID juga meminta penjelasan mengenai keterbukaan pelaksanaan FPT, berita acara, rekapitulasi penilaian, serta dasar penetapan tujuh calon terpilih dan lima calon cadangan.
Seluruh persoalan tersebut, harus diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak.
ENAM TUNTUTAN GESID KEPADA OMBUDSMAN
- Kejelasan hasil pengawasan: Meminta penjelasan mengenai status dan hasil monitoring atas tindak lanjut LHP tanggal 19 Desember 2025.
- Pemeriksaan FPT ulang: Meminta konfirmasi apakah Ombudsman telah menerima dan memeriksa informasi mengenai pelaksanaan FPT ulang pada 14 November 2026.
- Kepatuhan terhadap pedoman KPI: Meminta penjelasan mengenai kesesuaian jumlah peserta FPT dengan ketentuan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024.
- Transparansi dan penilaian: Meminta Ombudsman menelusuri keterbukaan proses, berita acara, rekapitulasi penilaian, serta dasar penetapan tujuh calon terpilih dan lima calon cadangan.
- Perlindungan hak seluruh peserta: Meminta kepastian bahwa hak peserta yang tidak terpilih maupun pihak yang merasa dirugikan telah memperoleh perhatian dan perlakuan yang adil.
- Ukuran keberhasilan tindakan korektif: Meminta penjelasan mengenai indikator keberhasilan rekomendasi atau tindakan korektif Ombudsman serta langkah pengawasan lanjutan apabila masih ditemukan persoalan dalam proses seleksi ulang.
Adanya enam tuntutan tersebut, bukan upaya mengintervensi kewenangan Ombudsman, melainkan bentuk permintaan pertanggungjawaban publik terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan.
JIKA TIDAK ADA KEJELASAN GESID SIAP GELAR AKSI DAMAI
Pada surat tertanggal 18 November 2026 merupakan bentuk keseriusan GESID untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi dan mekanisme kelembagaan terlebih dahulu.
Namun, apabila tidak terdapat tindak lanjut, jawaban, ataupun informasi resmi yang jelas dari Ombudsman, GESID akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan keterbukaan kepada lembaga pengawas tersebut.
“Jangan sampai surat masyarakat hanya diterima tidak mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Jika tidak ada jawaban atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan mempertimbangkan aksi damai. Untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstitusional,” tegas Suwardian.
Ia menambahkan, bahwa aksi damai bukan ditujukan untuk menyerang institusi ataupun individu melainkan untuk meminta pertanggungjawaban, keterbukaan dan kepastian atas pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman.
“Jangan tutup mata terhadap persoalan yang muncul setelah seleksi diulang. Jika sebelumnya Ombudsman meminta proses diperbaiki, maka sekarang publik berhak mengetahui apakah perbaikan itu benar-benar telah sesuai aturan. Kami ingin ada jawaban bukan pembiaran,” lanjutnya.
OMBUDSMAN JUGA HARUS TERBUKA TERHADAP EVALUASI
Ia juga menekankan, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mandiri. Pasal 3 juga mengatur asas tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Menurutnya, lembaga pengawas harus dapat dibuktikan melalui konsistensi dan keterbukaan dalam menjalankan tugas, termasuk ketika persoalan baru muncul setelah tindakan korektif dilaksanakan.
“Independensi lembaga pengawas bukan berarti lembaga tersebut tidak boleh dikritik. Justru lembaga yang memiliki kewenangan besar, harus bersedia dievaluasi. Kami tidak sedang menyatakan Ombudsman telah berpihak tetapi meminta agar seluruh pertanyaan publik dijawab secara objektif dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa GESID tidak sedang memperjuangkan kandidat tertentu atau meminta hasil seleksi diarahkan kepada pihak tertentu.
“Yang diperjuangkan adalah kepastian bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak meninggalkan persoalan baru,” cetusnya.
Diakuinya, Ombudsman jangan hanya hadir ketika maladministrasi ditemukan.
“Pastikan bahwa perbaikan yang diminta benar-benar terlaksana dan tidak melahirkan ketidakadilan baru. Pengawasan harus terukur, rekomendasi harus dapat dievaluasi. Dan keadilan harus berlaku bagi seluruh peserta,” kata dia.
(*).