Pangkalpinang — Sebanyak 85,94 persen warga Pangkalpinang menyatakan siap berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang Kota Pangkalpinang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025. Temuan ini disampaikan oleh Elekta Research Center Universitas Pertiba (Uniper) dalam rilis hasil survei terbarunya pada Rabu (6/8/2025) di Uniper Café, lantai 2 Universitas Pertiba.
Direktur Elekta Research Center, Divo Dharma Silalahi, Ph.D, menjelaskan bahwa survei dilakukan pada 4–5 Agustus 2025 terhadap 939 responden yang tersebar di 42 kelurahan di Kota Pangkalpinang. Penentuan responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan distribusi sampel
berdasarkan wilayah geografis dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga tingkat RT.
Survei ini melibatkan 50 mahasiswa aktif dari berbagai fakultas di Universitas Pertiba, dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error sebesar ±3,2 persen.
Dalam survei ini, pasangan Molen-Zeki dan Udin-Dessy tercatat memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan pasangan lainnya, yaitu Basit-Dede dan Eka-Radmida. Skor elektabilitas keduanya berada di atas rata-rata (6,04 pada skala 1–10), dengan Molen-Zeki unggul tipis, yakni sekitar 3,2 persen di atas Udin-Dessy.
Sebanyak 73,63 persen responden menyatakan telah mengetahui pasangan calon dan nomor urutnya, sementara 26,37 persen lainnya belum mengetahui. Terkait popularitas, hanya 66,13 persen pasangan calon yang telah dikenali masyarakat, sedangkan 33,87 persen belum dikenal secara luas.
“Data ini menunjukkan bahwa pasangan calon masih perlu memperkuat sosialisasi dan dokumentasi profil mereka ke masyarakat,” ujar Divo.
Survei juga mencatat bahwa 71,99 persen responden merasa mendapat dampak positif dari kinerja pemerintahan sebelumnya, terutama dalam sektor investasi, perdagangan, hiburan, UMKM, transportasi, rumah ibadah, hingga lapangan kerja. Bahkan, 79,34 persen menilai kinerja Wali Kota sebelumnya, Maulan Aklil (Molen), sudah cukup baik.
Meski demikian, masyarakat masih mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang perlu menjadi perhatian pasangan calon. Sepuluh isu utama yang disebutkan meliputi: lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, pengelolaan sampah, pendidikan, bantuan sosial, infrastruktur jalan, korupsi/KKN, pengembangan wirausaha, keamanan dan ketertiban, serta pungutan parkir. (Uniper)