Pastikan Punya Hak Pilih Pemilu 2024, Bawaslu Babel Sambangi Masyarakat Adat Suku Mapur
Belinyu – Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung EM Osykar melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih bersama Jajaran
Bawaslu Kabupaten Bangka di Suku Mapur, Desa Air Abik, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.
Patroli ini dilakukan untuk memastikan masyarakat adat diwilayah tersebut sudah tercoklit atau terdata sebagai pemilih pada pemilu 2024 mendatang.
“Langkah ini merupakan upaya untuk mengawal hak pilih masyarakat, mengingat Tanggal 14 Maret 2023 adalah hari terakhir pencocokan dan penelitian data pemilih,” kata Osykar, Senin (13/03/2023).
Selain itu masyarakat adat memang menjadi perhatian khusus Bawaslu dalam Patroli Kawal Hak Pilih ini, hasilnya didapati hasil bahwa seluruh masyarakat Suku Mapur sudah terdata sebagai daftar pemilih.
“Masyarakat adat ini jarang tersentuh khususnya dalam persoalan kepemiluan. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian khusus bagi kita untuk memastikan hak pilih mereka menjelang pemilu 2024,” jelas Osykar.
Di tempat terpisah Anggota Bawaslu Babel Andi Budi Prayitno menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Program Sosialisasi Pengawasan dan Seputar Peraturan Kepemiluan atau lebih dikenal ‘Sowan Sepekan’.
Pasalnya menurut Anggota Bawaslu Babel yang kerap disapa ABP itu, Sowan Sepekan merupakan program unggulan Bawaslu Babel.
“Langkah ini juga sekaligus mengedukasi masyarakat yang diteruskan ke Bawaslu kabupaten/kota agar masyarakat memahami politik (political literacy) yang diharapkan menjadi pemilih cerdas dan dapat berperan aktif dalam mengawasi Pemilu untuk Pemilu 2024 yang demokratis,” kata ABP melalui pesan Whatsapnya.
Sementara Ketua Adat Suku Mapur Gedoi atau biasa disapa Abok mengaku siap mendukung dan mensukseskan pemilu 2024, ia berdoa agar pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan damai.
Hingga saat ini ada 70 Kepala Keluarga di Suku Mapur yang sudah mempunyai Hak Pilih pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Osykar berharap seluruh masyarakat adat dapat mendukung pengawasan partisipatif dengan menjadi pemilih cerdas dan bersama Bawaslu mengawasi pemilu.
