Optimalkan Realisasi Anggaran, Pemprov Babel Evaluasi Anggaran TA 2023-2024
PANGKALPINANG – Memasuki Triwulan ke IV (empat) tahun anggaran (TA) 2023, penyerapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), masih belum optimal.
Diketahui, hingga Oktober 2023, rata-rata realisasi perangkat daerah baru berkisar 60 persen. Guna mengoptimalisasi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, melakukan evaluasi terhadap kinerja serapan anggaran di masing-masing OPD, yang berlangsung di ruang Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur, Senin (2/10/2023) malam.
“Kita cek satu per satu, harapannya di bulan-bulan seperti ini, realisasi anggaran seharusnya sudah mencapai 70 persen, supaya nanti di akhir tahun, realisasinya bisa mencapai 90 persen bahkan bisa lebih,” ucap Pj Gubernur Suganda saat membuka rapat tersebut, sembari mempersilakan Kepala OPD menjelaskan bergiliran.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel, dr Andri Nurtito mengungkapkan bahwa serapan anggaran di instansinya, masih terus berproses. Beberapa mata anggaran, kata dr Andri Nurtito, memang direncanakan untuk realisasi di Triwulan ke-IV, diantaranya alokasi klaim PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) atau yang biasa dikenal dengan klaim BPJS.
“Untuk yang berkisar 20 persen itu alokasi untuk klaim PBI JKN, pak Pj Gubernur, boleh dikatakan anggaran belanja mudah yang realisasinya sudah pasti bisa dilakukan, sehingga kami bisa memperkirakan di akhir tahun realisasi anggaran kami bisa diatas 96 persen,” jelas dr Andri.
Hal senada, diungkapkan juga oleh para Kepala OPD lainnya yang secara bergantian menjelaskan terkait hambatan dan penyelesaian yang akan diupayakan, supaya anggaran dapat terserap maksimal sesuai harapan Pj Gubernur, yakni di atas 90 persen.
Selain menyoal serapan anggaran TA 2023, dalam pertemuan tersebut dibahas juga strategi efisiensi dalam penyusunan anggaran TA 2024. Hal tersebut perlu dilakukan, sebab secara nasional anggaran bersumber transfer pusat ke daerah berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dari hitungan yang ada, di tahun 2024 memang dimungkinkan terjadi defisit, ini terjadi karena anggaran transfer dari pusat berkurang cukup banyak, harapannya masing-masing OPD bisa efisien dan betul-betul menghitung secara cermat sehingga anggaran yang terbatas bisa tetap tepat guna untuk masyarakat,” ucap Pj Gubernur Suganda.
- Ada Punishment dan Reward
Ditemui usai memimpin rapat, Pj Gubernur Suganda menambahkan, bahwa dirinya akan secara optimal mengawal hal tersebut, diantaranya dengan memberikan reward dan punishment terkait realisasi anggaran.
Hal ini dirasa perlu ia lakukan, sebab realisasi anggaran merupakan salah satu indikator tercapainya output serta outcome dari program di OPD, sehingga masyarakat Kepulauan Babel, dapat merasakan manfaat dari program yang telah dianggarkan.
” Reward dan punishment pasti ada, nanti kita lihat siapa yang berkinerja dengan baik, tentu nanti akan kita evaluasi bersama,” pungkasnya. (*)
