PANGKALPINANG – Polemik seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2025–2028 kembali menjadi perhatian publik setelah DPRD Babel menerbitkan Pengumuman Nomor 04/PENG/DPRD/2026 tanggal 9 November 2026 tentang pelaksanaan ulang Uji Publik dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap 21 calon.
Menanggapi keputusan tersebut, Badan Pengurus Wilayah Generasi Emas Indonesia (GESID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa persoalan seleksi KPID Babel tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengulang dua tahapan terhadap 21 nama. GESID meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian seleksi, mulai dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), penetapan peserta, uji kompetensi, sistem penilaian, hingga penetapan calon terpilih.
Ketua Umum BPW GESID Babel, Suwardian Ramadhan, S.Pd., menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan organisasi yang telah mengawal proses seleksi sejak tahun 2025.
“Perlu kami tegaskan, persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai jumlah 21 atau 36 peserta. Ada persoalan yang harus diperiksa sejak awal, termasuk bagaimana Pansel dibentuk, bagaimana mekanisme seleksi dijalankan, bagaimana hasil uji kompetensi ditetapkan, serta bagaimana sistem penilaian diterapkan. Kami meminta KPI Pusat melihat persoalan ini secara utuh, bukan hanya pada tahapan akhirnya,” tegas Suwardian.
PERSOALAN HARUS DITELAAH SEJAK PEMBENTUKAN PANSEL
GESID menyoroti, pembentukan Pansel sebagai salah satu aspek mendasar yang perlu dievaluasi.
Berdasarkan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, pembentukan Tim Seleksi memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah provinsi, dan KPI Pusat.
Selain itu, berdasarkan dokumen yang menjadi perhatian GESID, KPI Pusat melalui surat Nomor 313/KPI/HM.02.01/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar pelaksanaan seleksi calon anggota KPID berpedoman pada ketentuan KPI Pusat.
Atas dasar tersebut, GESID meminta KPI Pusat memberikan penjelasan mengenai bagaimana ketentuan pembentukan Pansel diterapkan dalam seleksi KPID Babel, termasuk bentuk keterlibatan dan keterwakilan unsur KPI Pusat.
Menurutnya, hal ini menjadi penting karena apabila terdapat persoalan mendasar sejak tahap pembentukan Pansel, maka evaluasi tidak seharusnya hanya diarahkan pada tahapan Uji Publik dan Fit and Proper Test.
GESID PERNAH MEMPERJUANGKAN 36 CALON UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN YANG SAMA
Dalam perjalanan seleksi tahun 2025, berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun GESID, terdapat 33 calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Pansel serta tiga incumbent yang menjadi bagian dari proses seleksi, sehingga totalnya 36 calon.
Namun, pada 1 Oktober 2025, DPRD Babel menerbitkan pengumuman yang hanya mencantumkan 21 calon untuk mengikuti Uji Publik.
Keputusan tersebut, menjadi awal perjuangan GESID.
Organisasi ini, mempertanyakan dasar dan mekanisme yang digunakan untuk tidak mengikutsertakan seluruh calon yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat oleh Pansel.
Kemudian melakukan pengawalan melalui penyampaian aspirasi, komunikasi kelembagaan, dan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait, termasuk Pansel dan Komisi I DPRD. Dalam rangkaian koordinasi tersebut juga terdapat keterlibatan pihak Kejaksaan.
Setelah berlangsungnya koordinasi antara DPRD, Pansel, dan KPI Pusat, pada 3 November 2025 kembali diterbitkan pengumuman dengan nomor surat yang sama, tetapi mencantumkan 36 calon.
Baginya, perubahan tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan agar seluruh calon yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat memperoleh kesempatan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
“Sejak awal kami memperjuangkan agar proses seleksi berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada calon yang kehilangan kesempatan tanpa dasar yang jelas. Kami tidak memperjuangkan siapa yang harus terpilih. Kami memperjuangkan keadilan proses bagi seluruh peserta,” ujarnya.
HASIL SELEKSI TELAH BERJALAN, KINI SELURUHNYA DICABUT
Setelah pengumuman 36 calon, proses seleksi berlanjut hingga tahapan Fit and Proper Test pada November 2025. Berdasarkan berita acara tanggal 29 November 2025, proses tersebut menghasilkan penilaian, pemeringkatan, tujuh calon terpilih, serta calon cadangan.
Namun, melalui Pengumuman DPRD Nomor 04/PENG/DPRD/2026 tanggal 9 November 2026, dua pengumuman Uji Publik sebelumnya dan Berita Acara Hasil Fit and Proper Test tanggal 29 November 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Akibatnya, seluruh hasil penilaian, pemeringkatan, penetapan tujuh calon terpilih, dan calon cadangan tidak lagi digunakan sebagai dasar penetapan anggota KPID Babel periode 2025–2028.
Ia juga memandang keputusan tersebut, memiliki dampak yang sangat besar terhadap seluruh peserta yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi. Karena itu, perlu ada penjelasan menyeluruh mengenai dasar pencabutan, proses evaluasi, serta bagaimana kepentingan seluruh peserta yang terdampak telah dipertimbangkan.
Bukan hanya, tidak bermaksud meminta hasil seleksi sebelumnya dikembalikan atau mempertahankan tujuh nama yang pernah ditetapkan. Namun, GESID mempertanyakan apakah persoalan yang terjadi sejak awal telah benar-benar dievaluasi sebelum pengulangan seleksi ditetapkan hanya terhadap 21 calon.
KPI PUSAT DIMINTA MENGAMBIL SIKAP TEGAS
Ia menilai, KPI Pusat memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan seleksi KPID daerah berpedoman pada ketentuan dan tata kelola kelembagaan yang berlaku.
Oleh karena itu, GESID meminta KPI Pusat untuk:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi KPID Babel periode 2025–2028, mulai dari pembentukan Pansel hingga penetapan calon terpilih.
- Memberikan klarifikasi mengenai penerapan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024, khususnya pembentukan Pansel dan keterwakilan unsur KPI Pusat.
- Menelaah dasar perubahan pengumuman peserta dari 21 menjadi 36 calon, termasuk dokumen koordinasi DPRD, Pansel, dan KPI Pusat.
- Mengevaluasi mekanisme uji kompetensi, sistem penilaian, pemeringkatan, Uji Publik, dan Fit and Proper Test.
- Menerbitkan rekomendasi atau pertimbangan kelembagaan secara tertulis kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Merekomendasikan peninjauan kembali dan penundaan pengulangan seleksi yang hanya melibatkan 21 calon apabila hasil evaluasi menunjukkan persoalan mendasar belum diselesaikan.
- Merekomendasikan pelaksanaan seleksi ulang dari tahap awal sampai akhir apabila ditemukan persoalan mendasar yang memengaruhi validitas dan keadilan keseluruhan proses.
Ia berharap KPI Pusat tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi juga mengambil langkah kelembagaan yang konkret agar persoalan ini tidak kembali berulang.
GESID TIDAK MEMPERJUANGKAN NAMA, TETAPI KEADILAN PROSES
Kembali ia menegaskan, bahwa GESID Babel tidak berada pada posisi membela kelompok tertentu, tidak meminta pengembalian hasil seleksi sebelumnya, dan tidak memperjuangkan agar 36 calon otomatis dinyatakan lolos.
Menurutnya, perjuangan GESID adalah memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan dengan aturan yang jelas, transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang setara.
“Kalau memang ada kekeliruan, mari kita perbaiki secara menyeluruh. Jangan hanya mengulang sebagian tahapan, sementara persoalan yang terjadi sejak awal belum diperiksa. Jangan sampai peserta yang telah mengikuti proses panjang kehilangan kepastian tanpa penjelasan yang memadai,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengirimkan permohonan tindak lanjut kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur, dan Ombudsman. Selain itu, GESID telah menempuh langkah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum.
Seluruh langkah tersebut, dilakukan melalui jalur kelembagaan dan mekanisme hukum yang tersedia.
“Kami tidak meminta hasil lama dikembalikan. Kami tidak meminta siapa pun dimenangkan. Kami meminta seluruh proses diperiksa dengan benar. Jika persoalannya dimulai sejak tahap awal, maka jangan hanya memperbaiki tahap akhir. Seleksi yang adil harus dibangun dari proses yang benar sejak awal.”
Ia juga berkomitmen, untuk terus mengawal proses seleksi KPID Babel demi terwujudnya lembaga penyiaran daerah yang berintegritas, profesional, transparan, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik.
(*).
