Ibnu Haidir Tak Main-Main! Kuasa Hukum Adukan Hendy Suwandi Cs ke Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri
JAKARTA – Perseteruan sengketa tanah Bacang, Kota Pangkalpinang, kian memanas. Terbaru, Ibnu Haidir Atas bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Mabes Polri untuk mengadukan Hendy Suwandi Cs ke Satgas Anti Mafia Tanah terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu, Senin (9/11/2026).
Langkah hukum tersebut, ditempuh guna mengusut dugaan penggunaan alas hak yang menjadi persoalan dalam klaim kepemilikan sejumlah bidang tanah di Pangkalpinang.
Kuasa hukum Ibnu Haidir, Gerson, mengatakan laporan itu berkaitan dengan penggunaan nama Sulaita dan Derani Bin Mustafa sebagai alas hak untuk mengklaim tanah milik kliennya.
Menurut Gerson, pihaknya telah menemui kedua pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Sulaita, baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan, membantah pernah memiliki tanah seluas 16.000 meter persegi di Jalan Fajar Dalam maupun di wilayah Kelurahan Bacang.
Sulaita juga menyatakan, tidak mengenal Hendy Suwandi dan tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah kepada yang bersangkutan.
Bantahan serupa disampaikan, lima orang ahli waris Derani Bin Mustafa. Mereka menerangkan bahwa semasa hidup, orang tua mereka tidak pernah menguasai ataupun memiliki tanah seluas kurang lebih 28.000 meter persegi di Jalan Lidah Tanah.
“Para ahli waris juga menerangkan bahwa orang tua mereka tidak pernah melepaskan atau menjual tanah kepada orang yang bernama Hendy Suwandi,” ungkap Gerson.
Atas keterangan tersebut, pihaknya meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan pemalsuan dokumen sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kehadiran kami di Mabes Polri untuk mengusut tuntas agar perkara ini terang benderang. Siapa-siapa yang terlibat dalam dugaan tindak pemalsuan surat harus dicari kebenarannya dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Gerson menuturkan, langkah hukum tersebut merupakan upaya memperjuangkan keadilan agar Ibnu Haidir Atas memperoleh kepastian atas hak-haknya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.
Di sisi lain, Gerson turut menyinggung perkara perdata yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang. Perkara sengketa tanah tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan putusan pada Rabu (11/11/2026).
Pihaknya mengaku, optimistis majelis hakim yang menangani perkara itu dapat memberikan putusan secara objektif dan adil berdasarkan fakta-fakta persidangan.
“Kami yakin Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II melalui musyawarah akan bijak memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” ujarnya.
Tak hanya melaporkan persoalan tersebut ke Mabes Polri, Gerson menyampaikan pihaknya juga akan meneruskan surat kepada DPR RI, khususnya Komisi III dan Komisi II, serta Kejaksaan Agung.
Langkah tersebut, ditempuh untuk mendorong pengusutan perkara sekaligus meminta perhatian lembaga terkait terhadap persoalan yang dialami kliennya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak Hendy Suwandi Cs terkait laporan dan tudingan yang disampaikan tim kuasa hukum Ibnu Haidir Atas. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
(Red).
