PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD II Beliadi menyoroti, agar pelayanan kesehatan di rumah sakit tak lagi menyusahkan masyarakat.
Diakuinya, masih banyak keluhan pasien yang ditolak tidak mendapat kamar rawat inap, hingga keluarga yang merasa kerabatnya tidak ditangani dengan baik.
Hal tersebut dibeberkannya, usai memimpin rapat koordinasi bersama para direktur RSUD se-Babel, di ruang Banmus DPRD Senin (15/9/25).
“Bahkan ada pasien rujukan dari Belitung yang sampai di sini tidak kebagian kamar. Akhirnya harus menunggu berbulan-bulan ada juga pasien yang ditolak terkesan dibiarkan,” sesalnya.
Untuk itu permasalahan ini, bagaimana meninjau Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap rumah sakit. DPRD, kata dia, akan meminta salinan SOP dari seluruh RSUD untuk dipelajari lebih lanjut.
“Jadi dari situ nanti kita cek. Apakah SOP mereka sudah adil terhadap rakyat dan juga rumah sakit, kalau belum. Kita bisa memberikan koreksi, termasuk dengan BPJS,” ungkap dia mau mengoreksi SOP dirumah sakit.
Menurutnya, banyak keluarga pasien sering kali merasa kecewa, sebab tidak mendapat penjelasan jelas mengenai kondisi kerabat mereka.
“Ada keluarga yang mengira orang tuanya tidak diterima di rumah sakit. Kemudian dibawa pulang tak lama setelah itu pasien tersebut meninggal dunia, itu yang menimbulkan kemarahan yang besar padahal bisa saja penyakitnya memang bisa ditangani di rumah dengan obat tertentu. Akan tetapi penjelasan itu tidak diberikan,” kata dia dengan kecewa pelayanan rumah sakit yang diberikan.
Menurutnya, rumah sakit perlu memperkuat fungsi humas agar keluarga pasien mendapat informasi yang transparan. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir.
Selain itu, Ia juga menyoroti kekurangan tenaga dokter, khususnya spesialis, di daerah-daerah terpencil, bahkan dalam kondisi ini mendorong para direktur rumah sakit segera mengajukan penambahan tenaga medis kepada pihak terkait.
“Kekurangan dokter memang masalah klasik. Tapi tetap harus ada langkah konkret jangan sampai pelayanan terganggu,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan supaya SOP baru yang diterapkan lebih manusiawi lagi.
“Pelayanan kesehatan harus jelas dan transparan. Jangan sampai ada lagi pasien merasa ditelantarkan,” tutupnya.
(*).
