Terima Laporan Masyarakat, Beliadi Sebut Kades di Kawasan Kebun Sawit Terindikasi Kongkalikong Dengan Perusahaan

PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi mengatakan, seluruh kepala desa (kades) khususnya yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung diduga terindikasi “bermain mata” dengan CPCL masyarakat penerima plasma dan perusahaan perkebunan sawit.

Hal itu disampaikan Beliadi usai menerima laporan langsung dari masyarakat setempat.

“Pak Kades memberikan laporan bahwa mereka diberi banyak fasilitas dari perusahaan perkebunan sawit baik berupa proyek-proyek di perkebunan dan membangun ini itu untuk kepentingan pribadi menggunakan fasilitas perusahaan, yang sebenarnya dilarang, karena ada hubungannya kades dengan ruang lingkup usaha perkebunan sawit,” beber Beliadi kepada wartawan, Rabu (13/03/2024).

“Menurut saya, proyek-proyek atau kegiatan di perusahaan perkebunan lebih manfaat jika dikerjakan dengan sistem padat karya,” tambahnya.

Beliadi berharap para kades yang wilayah desanya ada perusahaan perkebunan sawit agar dapat diperiksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan data-data yang dilaporkan, terutama para kades yang tetap merasa ‘enjoy’ dengan plasma dibawah 20 persen dari kebun inti milik perusahaan perkebunan sawit.

“Saya menduga pembiaran kewajiban perusahaan ini ada imbalannya untuk kades dan pemerintah daerah, sehingga dibiarkan tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan, karena kalau tidak ada apa-apanya, kewajiban perusahaan ini pasti mereka kejar untuk dilaksanakan,” tandasnya