PANGKALPINANG – Persoalan fasilitas pendidikan hingga minimnya dukungan terhadap aktivitas pelajar menjadi sorotan dalam reses gabungan tujuh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Pangkalpinang di SMK Negeri 2 Pangkalpinang, Sabtu (12/9/2026).
Pada Reses masa sidang III tahun sidang II 2026 tersebut mempertemukan para wakil rakyat dengan kalangan sekolah.
Adanya aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan sarana pendidikan, fasilitas kegiatan siswa, olahraga hingga pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam menopang pendidikan.
Wakil ketua I Eddy Iskandar menyampaikan, aspirasi para pelajar tidak cukup hanya didengar tetapi persoalan tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang dapat direalisasikan pemerintah.
“Jadi ada aspirasi dari teman-teman pelajar terutama bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan mereka. Ini yang kemudian harus dibantu penuh oleh pemerintah provinsi,” ujar dia.
Ia juga mengatakan, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan sekolah sekaligus.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi mulai mengoptimalkan potensi dukungan dari dunia usaha dan dunia industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Babel sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Persoalannya, kata Eddy, kontribusi tersebut dinilai belum terorganisasi secara optimal sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bantuan yang diberikan selama ini belum terorganisasi dengan baik. Pemerintah provinsi harus membuat perencanaan, mana yang dianggarkan melalui APBD dan mana yang bisa dibantu melalui CSR. Itu yang harus dikumpulkan dan dikoordinasikan,” ujarnya.
Menurut Eddy, pola tersebut dapat diterapkan untuk berbagai kebutuhan sekolah, termasuk fasilitas olahraga.
Ia mencontohkan, keberadaan klub-klub olahraga pelajar yang membutuhkan sarana pendukung. Kebutuhan tersebut dapat dipetakan pemerintah untuk kemudian ditawarkan kepada dunia usaha sebagai bagian dari program CSR.
“Misalnya para pelajar memiliki klub-klub olahraga. Mereka bisa mengajukan fasilitas olahraga. Itu salah satu yang bisa kita perjuangkan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Babel Dody Kusdian mengingatkan masyarakat dan pelajar agar lebih aktif mencari informasi mengenai berbagai program bantuan yang telah tersedia.
Menurutnya, tidak sedikit program pemerintah maupun lembaga terkait yang sebenarnya dapat dimanfaatkan masyarakat, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan.
“Banyak sebenarnya bantuan yang tersedia, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Tinggal bagaimana kita rajin mencari informasi dan mengetahui program-program apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Dody.
Dikatakanya, reses gabungan tujuh anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi sengaja dilakukan agar persoalan masyarakat dapat dilihat secara lebih utuh.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak selalu berada dalam satu sektor sehingga penyerapannya tidak seharusnya dibatasi oleh bidang komisi masing-masing.
“Persoalan masyarakat bukan hanya satu atau dua hal yang berkaitan dengan komisi tertentu. Karena itu, kami dari Dapil Pangkalpinang yang ada di berbagai komisi bisa menangkap secara utuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kemudian memperjuangkannya menjadi program pemerintah,” ungkap Eddy.
Ia menjelaskan, tidak semua aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu singkat sebab keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas.
Dalam kondisi tersebut, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Tidak semua yang disampaikan bisa diselesaikan seketika. Tetapi secara bertahap, mudah-mudahan ada perubahan,” tutupnya.
(*).
