PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pemanfaatan kawasan hutan yang berpihak kepada masyarakat. Melalui konsultasi ke Kementerian Kehutanan RI pada Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil ketua I Edi Iskandar membahas skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara legal dan berkelanjutan.
“Berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami tau ada sekitar 300 lebih izin perhutanan sosial yang sudah dikeluarkan oleh kementerian,” terangnya.
Ia juga menilai, sejauh mana pengelolaan yang sudah dilakukan kebermanfaatannya.
“Jangan sampai pengawasan ini tidak dilakukan. Nanti akan ada hal-hal yang melanggar secara aturan seperti kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana awal,” cetusnya.
Ia berharap nantinya, dapat dilakukan mitigasi pemetaan bagaimana potensi-potensi perhutanan sosial yang ada di Bangka Belitung termasuk izinnya sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.
(*).
