PANGKALPINANG – Anggota komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elvi Diana mengungkapkan, bahwasanya DPRD memiliki peran pengawasan terhadap dinas meliputi instansi dinas seperti Bakeuda, pertanian dan ketahanan pangan, Kelautan, perikanan, dan pariwisata lalu ada keterkaitannya dengan penggunaan anggaran.
“Jadi tentunya memang tidak leluasa untuk bergerak. Karena kondisi APBD kita yang tidak sedang baik-baik saja masih defisit,” sebutnya Kamis (21/5/2026).
Ia berharap, anggaran yang sudah dibahas dikomisi kemudian di mutasikan ke Banggar.
“Ya kami hanya minta mana yang sangat penting dimonitoring. Apa lagi lebih ke peningkatan SDM,” cetus Elvi Diana.
Sebab dirinya, berpesan di Banggar boleh disesuaikan tapi jangan bikin kinerja menjadi lumpuh, akibat budget maupun anggaran yang dipangkas atau di tagging out.
“Tentunya kalau kami melihat sejauh hari ini. Masih semangat saja dinas-dinas itu,” tegasnya.
Maka kata dia, DPRD nanti akan di bentuk pansus guna mengawal perda pajak dan retribusi yang akan difokuskan.
“Supaya kita bisa kawal peningkatan untuk anggaran pendapatan. APBD besar pasti tercukupi,” tutupnya.
(*).