PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi menyayangkan sikap Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bangka Belitung yang dinilai mengabaikan dan tidak menghormati hasil Musyawarah Daerah (Musda) DMI Kota Pangkalpinang. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola organisasi. Rabu, (22/4/2026).
Arnadi menegaskan bahwa proses Musda DMI Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai pedoman organisasi, sehingga kurang tepat apabila hasil musyawarah tersebut dianggap tidak sah.
“Ini organisasi Islami yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada umat. Jika keputusan yang sah kemudian dianulir secara sepihak, tentu akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan berorganisasi,” ujarnya.
Ia juga menilai, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Musda di tingkat kota, seharusnya DMI Provinsi sebagai induk organisasi dapat mengambil langkah pembinaan melalui dialog dan musyawarah bersama.
“Undang semua pihak, duduk bersama, cari jalan keluar agar ada kesamaan pandangan sehingga organisasi tetap berjalan baik. Jangan sampai terganggu oleh kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, Arnadi mengingatkan bahwa DMI sebagai organisasi keumatan harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika, aturan, serta komitmen organisasi, bukan justru mempertontonkan konflik yang dapat merugikan kepercayaan publik.
“Jangan sampai organisasi keumatan kehilangan wibawa hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini harus diluruskan,” tegasnya.
Ia berharap DMI ke depan semakin maju serta mampu menjaga integritas organisasi. Menurutnya, menjaga integritas jauh lebih penting dibanding mempertahankan ego maupun kepentingan kelompok tertentu.
