PANGKALPINANG – Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang digelar di DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (20/4/2026).
Para petani sawit Bangka Belitung (Babel) mendesak Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memperketat pengawasan terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Salah satu perwakilan petani sekaligus ketua DPD Bangka Tengah Maladi ketua anggota Divisi Advokasi Hukum DPP APKASINDO menyampaikan, bahwa meskipun ada kenaikan harga dalam belakangan ini, stabilitasnya masih belum terjamin akibat kurangnya pengawasan terhadap pabrik-pabrik pengolah sawit.
“Jadi kami menuntut pengawasan dari pihak eksekutif. Karena mereka yang mengeluarkan izin dan mereka juga yang harus mengawasi,” katanya.
Ia juga menerangkan, bahwa sektor sawit saat ini sedang terhimpit oleh situasi geopolitik, salah satunya dampak konflik Iran-Israel yang memicu lonjakan harga pupuk hingga hampir 100%.
Meskipun kata dia, harga Crude Palm Oil (CPO) dunia mengalami kenaikan, harga di tingkat petani terkadang justru mengalami penurunan yang tidak berdasar.
“Logikanya harga pupuk naik drastis dan CPO kita naik. Tapi kok harga di petani sempat turun, ini menunjukkan adanya indikasi kurangnya pengawasan. Dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Adanya kontribusi Besar Petani Sawit
Dalam forum RDP, pihak petani juga akan memberikan kontribusi nyata sektor sawit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah itu, ada juga dana bagi hasil (DBH) dari sektor sawit untuk tingkat provinsi saja mencapai angka sekitar Rp67,5 Miliar.
“Kami memiliki kontribusi besar. Karena itu kami berharap pemerintah hadir secara nyata dalam proses penentuan harga TBS agar lebih adil bagi petani,” ujar Maladi.
Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan pertemuan dengan sejumlah pihak yang di tentukan oleh DPRD Babel guna menstabilkan harga yang sesuai dengan kesepakatan.
(*).
