PANGKALPINANG – Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dengan Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat, Di ruang Badan Musyawarah Senin (7/10/2025).
Sejumlah perwakilan nelayan pecinta Teluk Kelabat yang datang menyatakan, keresahan mereka terkait aktivitas tambang di kawasan laut yang selama ini, dikenal sebagai zona nol pertambangan (zero mining area).
Setelah itu, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit mengungkapkan bahwa dirinya berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
“Jadi saya tadi sudah WA Gubernur. Intinya beliau akan minta Satpol PP, Dinas Kelautan, dan SDM untuk segera turun ke lapangan. Ini sudah saya sampaikan dan saya juga sudah lihat responsnya,” kata dia seraya didepan perwakilan nelayan.
Dalam hal ini, merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi lapangan benar-benar, bebas dari aktivitas penambangan.
“Maka di Teluk Kelabat merupakan wilayah zero tambang. Sehingga tidak boleh ada kegiatan pertambangan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Selain itu, nanti akan menjadwalkan pertemuan tersebut akan disesuaikan karena PT Timah, saat ini masih dalam suasana berduka pasca peristiwa yang terjadi sebelumnya.
“Kita akan undang PT Timah untuk berdiskusi. Karena mereka sedang berduka kita beri waktu dulu, walaupun mereka punya IUP. Kami berharap tidak ada aktivitas di sana karena kawasan itu zero pertambangan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pertemuan dengan PT Timah sebenarnya berasal dari Gubernur, bukan DPRD, mengingat persoalan ini bersinggungan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Ini yang mengusulkan pertemuan. Gubernur bukan kita karena memang hal ini, bertentangan dengan perda zonasi. Jadi harus dibicarakan bersama,” tutupnya.
(*).
