PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fraksi PDI Perjuangan, Me Hoa menilik serius berbagai persoalan layanan kesehatan di Babel.
Mulai dari lambannya aktivasi layanan, stok obat penting yang sering kosong, hingga banyaknya penyakit yang tidak ditanggung BPJS.
Menurutnya, masalah-masalah ini harus segera ditangani secara sistematis dan terklasifikasi, sesuai tipe rumah sakit maupun wilayah.
“Masalah aktifasi yang begitu lama ini blunder ke mana-mana. Orang jadi panik omongan ke sana-sini rapat ini saya rekomendasikan kita agendakan lagi, lebih terklasifikasi antara rumah sakit tipe ini. Daerah ini daerah itu supaya ada produk nyata untuk masyarakat kita,” tegasnya.
Ia mencontohkan, seperti persoalan stok ketersediaan obat yang kurang memadai dirumah sakit.
“Obat-obat penting dirumah sakit Dseperti obat ginjal sering kosong di UGD. Begitu juga obat reagen infeksi otak, pasien harus ke sana-ke sini, ini harus ada solusinya apalagi banyak dokter juga mengundurkan diri. Bagaimana langkah konkret yang bisa kita ambil,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, bagaimana DPRD memperkuat fungsi pengawasan dan kolaborasi, bersama pihak rumah sakit dengan data yang jelas.
“Jadi bila perlu dorong kami dengan data yang konkret. Dengan begitu kebijakan bisa lebih tepat sasaran,” ungkap dia.
Ia juga menyayangkan penyakit-penyakit yang tidak ditanggung BPJS, seperti hipertiroid atau gondok, agar pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi.
“Mari kita dorong peraturan gubernur atau bahkan perda kesehatan anggaran kesehatannya bisa diambil dari APBD. Kabupaten dan kota tidak boleh berdiam diri terhadap penyakit yang tidak ditanggung BPJS,” tegasnya.
Selain dari itu kata dia juga tak menyangka, ada suatu kasus tragis di Pangkalpinang, di mana seorang pemuda gantung diri sehari sebelum pernikahan, sebab beban ekonomi dan penyakit ibunya yang tidak ditanggung BPJS.
“Ini korban nyata. Inilah momentum masyarakat menggugat kita,” cetusnya.
Ia juga meminta data transparan dari RS Siloam Pangkalpinang terkait pasien yang kehilangan status JKN.
“Ada pasien yang harus membayar langsung Rp24 juta untuk operasi, padahal dia punya BPJS. Kenapa bisa begitu? Ini harus jelas,” paparnya.
Dalam hal ini, DPRD dan pemerintah harus berani mengambil langkah.
“Jangan sampai masalah kesehatan ini terus dibiarkan. Rakyat berhak mendapat pelayanan yang adil dan manusiawi,” pungkasnya.
(*).
