PANGKALPINANG — Asisten I Pemerintahan dan Kesra Akhmad Subekti, mengatakan bahwa Pemerintah kota Pangkalpinang saat ini mendata permasalahan BPJS berada dikisaran angka 77%.
Dikatakannya, Subekti jika Pemerintah Kota Pangkalpinang menuju pada UHC prioritas angka itu minimal 80%, yang aktif.
Sementara, pada dinas kesehatan gencar ke kelurahan untuk minta masyarakat, yang tidak aktif BPJS nya.
“Ini untuk segera diaktifkan BPJS nya. Jadi mohon juga, karena mereka sudah dibulan ketiga. Ini ternyata yang dapat baru sekitar 2 ribu orang,” ujar Subekti diruang Sekda Selasa (17/06/25).
Ia juga menambahkan, bedasarkan informasi yang didapat dari BPJS, butuh 5 ribu sekian orang.
“Maka segera aktifkan hanya menggunakan KK dan KTP. Kalau ada tunggakan itu nanti urusannya, dengan BPJS. Ini harus aktif dulu kepersertaan nya,” jelasnya.
Selain itu, prosesnya bisa melalui dinas kesehatan, dan saat ini mereka sudah berkeliling di kelurahan-kelurahan Selama 3 bulan ini.
“Kalau tidak sempat ke dinas kesehatan. Silahkan ke kelurahan terdekat,” katanya.
Maka dari itu ia mengimbau, ada juga dari dinas sosial yang dialihkan ke PBI JK, menggunakan dana APBN.
Tetapi kata dia, ini dialihkan karena harus diverifikasi oleh inspektorat, jika tidak benar maka mereka akan kena sanksi oleh pemerintahan.
“Jadi untuk di inspektorat. Bekerja keras agar, angka di 5 ribu. Bisa terpenuhi segera mungkin,” tegasnya.
(*).
