Bangka,Rebo — Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKS, Yusrizal, menggelar reses di Dusun Tanjung Ratu, Kelurahan Rebo, Kecamatan Sungailiat Minggu (27/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, di salah satu rumah warga, Yusrizal, yang duduk di Komisi III, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi permintaan perbaikan dan pengaspalan jalan, pembangunan drainase di akses menuju Pantai Takari, serta perbaikan penerangan jalan umum.
“Masyarakat juga mengeluhkan tentang status lahan mereka yang dulunya adalah kebun dan permukiman, namun kini tiba-tiba berubah menjadi kawasan hutan lindung. Mereka berharap status tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat,” kata Yusrizal.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, terutama pada hari libur di mana pasien harus langsung ke IGD dan tidak bisa menggunakan layanan faskes pertama. Masyarakat berharap seluruh biaya bisa ditanggung penuh oleh BPJS.
Dalam sektor ekonomi, Yusrizal menerima usulan dukungan bagi pelaku UMKM. Salah satunya ide pengembangan produk sirup dari buah mangrove yang dinilai memiliki potensi besar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yusrizal menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan semua kebutuhan masyarakat. Ia mengakui, khusus untuk pengembalian status hutan lindung membutuhkan proses panjang hingga tingkat pusat.
“Semua aspirasi kita upayakan. Kalau untuk status hutan lindung memang agak berat karena harus menembus sampai ke pemerintah pusat. Tapi untuk hal lain seperti jalan, drainase, dan penerangan, itu masuk dalam wewenang Komisi III yang membidangi PUPR, PERKIM, Diskominfo, dan lainnya,” jelasnya.
Terkait masalah penerangan, Yusrizal mengimbau masyarakat untuk proaktif melapor jika terjadi kerusakan lampu jalan, mengingat penanganan dari pihak terkait biasanya bergantung pada laporan warga.
Yusrizal juga menambahkan, pihaknya akan terus mendorong penyuluh dan pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam pembuatan proposal kebutuhan prioritas, agar bisa segera diperjuangkan di tingkat legislatif maupun eksekutif.
“Kami dari PKS diwajibkan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita minta desa atau penyuluh membantu membuatkan proposal, agar semua kebutuhan itu bisa kita sampaikan dan prioritaskan ke dinas terkait di Pemkab Bangka,” pungkasnya. (*).
