BANGKA – Penjabat Bupati Kabupaten Bangka, Muhammad Haris, mengapresiasi proses tahapan pemilu serentak 2024 yang sudah dikawal oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka.
Haris bersyukur sampai saat ini tindakan atau pun pelanggaran yang dapat mengganggu tahapan pemilu ini hampir tidak ada terjadi di wilayah Kabupaten Bangka.
“Hanya saja ada satu kekurangan yang harus kita dorong hari Senin ini. Ada masukan dari KPU, bahwa jajaran KPPS dan PPS itu harus kita lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita khawatir kalau terjadi sesuatu, mudah-mudahan jangan terjadi, tapi minimal ada perlindungan. Untuk itu butuh uang sekitar 180 juta,” ungkap dia saat Coffee Briefing Cofe Brick’s Sri Pemandang, Sabtu (10/2).
Menyikapi masa tenang yang dimulai besok, Haris menyerahkan sepenuhnya kepada Satpol PP dan Kesbangpol untuk mengamankan dan membantu Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menjaga masa tenang.
“Tapi kalau melihat suasananya seperti biasa-biasa saja, seperti tidak pemilu. Tapi jangan salah, yang sedap-sedap ini yang bahaya,” ujar dia.
Dari sisi pemerintah, Haris menyatakan akan terus mendukung pelaksanaan Pemilu tersebut. Dia berencana akan kembali mengingatkan semua aparatur sipil negara yang ada di pemerintah daerah untuk mensukseskan pemilu dan menjaga netralitas.
Hari Senin sebelum Bawaslu, Satpol PP dan lainnya bergerak membersihkan alat peraga kampanye, Haris juga ingin agar ada komunikasi secara formal.
“Dimulai dari KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan kami teman-teman dari Satpol PP, untuk memberikan sedikit pemaparan kepada kita semua. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka beserta seluruh jajaran Kepolisian dan Kejaksaan benar-benar sudah siap melaksanakan pemilu ini,” beber dia.
Menurut Haris, hal itu penting sebagai laporan kepada masing-masing pimpinan. Karena semua berkomitmen dari awal seluruh lembaga, bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik.
“Ada sesuatu yang harus dikomunikasikan dengan baik. Kami pikir kita sangat terbuka saja, kami mempersiapkan anggota linmas di bawah komando Kesbangpol untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan di setiap TPS,” kata dia. (*)
