PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan rapat monitoring evaluasi realisasi pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (1/9/2022).
Monev yang dilakukan sepekan jelang masa jatuh tempo pelunasan pajak PBB yakni pada (8/9), dalam rangka melakukan pengecekan secara langsung terhadap kecamatan/kelurahan yang tingkat realisasinya masih rendah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi terkait kendala dan hambatan di lapangan yang mengakibatkan capaian realisasi belum terpenuhi hingga 100 persen.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam bersama Kepala Badan keuangan Daerah (Bakeuda), turut dihadiri Asisten III, Kabid Pendapatan Bakeuda, seluruh Camat, Lurah hingga petugas pengelolaan PBB.
Hingga Agustus 2022, Radmida menyampaikan realisasi capaian PBB Kota Pangkalpinang baru menyentuh angka Rp9,98 milyar dari target yang sudah ditetapkan yakni Rp16 milyar.
“Baru 60 persen dari target, masih ada enam milyar lebih yang belum tercapai. Kita harapkan juga seluruh petugas semangat. Kalau over target mereka juga akan dapat upah pungut (UP),” ungkap Radmida.
Untuk itu, pemerintah kota berencana melakukan upaya penjemputan langsung ke wajib pajak yang belum melakukan pelunasan sebagai usaha mengejar target kekurangan pencapaian realisasi PBB P2 tersebut.
“Kita punya program baru. Ada kegiatan turun langsung jemput bola ke masyarakat didampingi petugas dan pengelola PBB dari Bakeuda, kelurahan dan kecamatan. Nanti kalau ada waktu saya ikut. Kalau ada yang susah-susah (membayar) siapa tahu bisa. Namun saya pesankan kepada petugas tetap dengan humanis, santun, tapi tegas untuk menagih,” jelasnya.
“Harapan kita over target. Semoga ini akan lancar dengan niat yang baik karena ini akan kembali ke masyarakat dan bermanfaat untuk menyentuh langsung masyarakat,” lanjut Radmida.
Persoalan pencapaian target relaisasi PBB P2 ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota khsuusnya Wali Kota. Oleh karenanya sebagai bentuk apresiasi, Radmida mengungkapkan bahwa pemerintah kota nantinya akan memberikan reward bagi kecamatan dengan capaian realisasi tertinggi. Sampai dengan saat ini sudah terdapat tiga kecamatan dengan capaian realisasi PBB P2 tertinggi yaitu Kecamatan Taman Sari, Gerunggang, dan Girimaya.
“Yang keempat Kecamatan Rangkui, Bukit Intan, Pangkal Balam, dan terakhir Gabek. Mungkin wajib pajak daerah di Gabek lebih banyak dengan tingkat pemahamannya berbeda,” jelasnya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinangh, Budiyanto menyebut optimis bahwa capaian realisasi PBB P2 di tahun ini akan sebanding dengan tahun sebelumnya.
Pihaknya juga akan mencoba mengerahkan 42 petugas gabungan dari kecamatan, kelurahan, petugas monitoring evalusasi, dan dibantu petugas pengelola PBB guna mengejar kekurangan tatget realisasi tersebut.
“Beberapa hari ini kami mencoba bagaimana mengejar sisanya bersama-sama,”
Budi berharap PBB P2 yang merupakan salah satu indikator penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) ini dapat terealisasi hingga melebihi 100 persen di tahun ini sesuai dengan yang ditargetkan.