Ombudsman Babel Soroti Surat Edaran PTM Terbatas, Pertanyakan Wewenang Kadisdik Pangkalpinang

Pangkalpinang– Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 menyatakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik menjadi level 3 (tiga).

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menerbitkan Surat Edaran Nomor:421/146/DIKBUD/II/2022 perihal Pemberitahuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Menanggapi kebijakan tersebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengapresiasi respon Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, serta membuka ruang untuk konsultasi apabila ada hal yang perlu ditanyakan dalam SE tersebut. 

Namun, Ombudsman juga menyoroti pada poin lima yang menyatakan bahwa bagi siswa yang belum divaksinasi diberlakukan pembelajaran daring penuh, dan diminta untuk segera divaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat.

“Untuk PTM Terbatas, yang kami pahami dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tanggal 21 Desember 2021 yang intinya menjelaskan bahwa kriteria pelaksanaan PTM terbatas tergantung pada kondisi level PPKM daerah dan capaian vaksinasi pendidikan dan  tenaga kependidikan serta warga masyarakat lansia. Kami belum menemukan dasar kebijakan mengenai bagi siswa yang belum divaksinasi diberlakukan pembelajaran secara daring penuh,”ujarnya.

Lanjutnya, berdasarkan Diktum Keenam dan Kesebelas Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tanggal 21 Desember 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Covid-19 bahwa, orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun ajaran 2O21/2022 berakhir.

“Kemudian dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah harus mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dan tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran”, Jelas Yozar.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut juga masih mempertanyakan wewenang dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan, dalam mempersyaratkan vaksinasi dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka.

“Kita berharap Kepala Dinas Pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Babel dapat berfokus pada tugas dan tanggungjawabnya yang ada pada SKB 4 Menteri, seperti memastikan kesiapan satuan Pendidikan, memberikan peningkatan kapasitas, melakukan simulasi pembelajaran tatap muka, melakukan pemantauan kepatuhan satuan Pendidikan terhadap prosedur pembelajaran tatap muka, berkoordininasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal yang telah diatur oleh SKB 4 menteri tersebut dan hal lainnya. Kita kan berharap dengan menerapkan peraturan yang berlaku secara baik insyaallah semua akan aman terkendali,”ucapnya.

Yozar juga menghimbau dengan adanya terus kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka kita semua  mesti melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam melakukan PTM Terbatas.

“Namun disamping itu tentunya diharapkan setiap pengambil kebijakan mempedomani pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Hal ini guna memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, apabila masyarakat merasa ada dugaan penyimpangan prosedur atau dugaan maladministrasi terhadap pemberlakuan PTM, apabila setelah melapor ke instansi terkait dan tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, maka kami persilakan melapor ke Ombudsman” tutup Yozar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.