JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan terhadap promosi produk tembakau serta memperketat penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Menurut Bima, pengendalian tembakau tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi. Diperlukan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor agar aturan tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Bima menekankan pentingnya pembaruan data prevalensi merokok di setiap daerah sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pengendalian tembakau.
Ia mengajak komunitas, pemimpin daerah, dan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan kerja sama untuk memperluas gerakan pengendalian tembakau.
“Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah,” kata Bima.
Bima juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat membaca perkembangan strategi pemasaran industri tembakau.
Menurutnya, promosi produk tembakau kini tidak hanya berlangsung melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, maupun kafe. Pendekatan pemasaran juga merambah gaya hidup masyarakat, termasuk melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan olahraga.
Kondisi tersebut menuntut Pemda lebih jeli mengidentifikasi bentuk-bentuk promosi yang berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota tetap selaras dengan ketentuan nasional.
Keselarasan aturan diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, terutama dalam membatasi iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan.
Ia turut mengingatkan adanya potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi di daerah.
“Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” ujarnya.
Selain pengawasan promosi dan penyelarasan regulasi, penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga menjadi perhatian Bima.
Ia menilai keberadaan peraturan daerah belum cukup apabila tidak disertai implementasi dan tindakan nyata. Kepala daerah harus memastikan ketentuan KTR benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan,” tegasnya.
Bima mengapresiasi sejumlah daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal pelaksanaan kebijakan KTR.
Satgas tersebut melibatkan perangkat daerah, kepolisian, serta unsur penegak hukum lainnya. Kehadiran tim lintas sektor dinilai dapat meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat penindakan terhadap pelanggaran aturan KTR.
Ia berharap praktik tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi inisiatif Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) yang turut mendukung penguatan program pengendalian tembakau.
Menurutnya, kerja sama berbagai pihak perlu terus diperluas, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi serta potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.
Bima menegaskan kolaborasi pemerintah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau tidak berhenti sebatas aturan tertulis, tetapi dapat memberikan dampak nyata di daerah.
“Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama,” tuturnya.
(*).
