PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Rapat audiensi dengan APDESI Bangka Belitung terkait dinamika kebijakan perdagangan dan ekspor CPO di sektor perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada stabilitas harga TBS serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Ruang Banmus Selasa (2/6/2026).
Dalam hal ini komitmen Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, rapat yang dilakukan DPRD mengacu kepada kesimpulan rapat di kementerian pertanian yang dipimpin oleh Wamen beberapa waktu yang lalu.
“Artinya DPRD minta tolong para pabrik-pabrik yang ada perjanjian kerjasama (PKS) untuk membeli sawitnya dikembalikan bedasarkan hasil kesepakatan rapat dengan dinas perkebunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, kejanggalan adanya permainan timbang pada pembelian sawit.
“Alhamdulillah jika ada yang melakukan kecurangan di pembelian. Maka nanti konsekuensinya ke ranah hukum,” tegasnya.
Kemudian nantinya, akan diadakan rapat oleh dinas pangan untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga sawit di lapangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Ini amanat dari pemerintah pusat. Kalau ada yang melanggar hukum itu wewenangnya daripada kepolisian yang akan menindaknya,” pungkasnya.
(*).
