PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bergerak cepat menyikapi persoalan serius terkait ribuan ijazah SMA dan SMK yang belum diambil, bahkan diduga tertahan karena persoalan administrasi dan tunggakan iuran sekolah diruang ketua Rabu (18/02/2026).
Ketua DPRD Didit Srigusjaya, langsung memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencari solusi agar hak siswa tetap terpenuhi.
“Jika ada oknum kepala sekolah khususnya SMA atau SMK Negeri yang menghambat ganti saja. Berati tidak mendukung program Pak Gubernur Hidayat Arsani,” cetusnya.
Bedasarkan data, terungkap sekitar 3.568 ijazah belum diambil dengan berbagai latar belakang persoalan ekonomi yang tidak mendukung.
Sementara yang ada diswasta berkisaran 500 ijazah, yang belum bisa dikembalikan.
“Nanti kita akan koordinasi dengan sekolah-sekolah swasta jika memang pun harus anggarkan. Ya itu tidak ada alasan pemerintah daerah, tidak menggangarkan. Karena saya yakin ijazah yang ditahan rata-rata orang yang tidak mampu,” jelasnya.
DPRD Babel akan tetap mengawasi perkembangan tersebut, jika ada yang masih terhambat lapor kepada pihak DPRD.
(*).
