Pangkalpinang – DPRD Kota Pangkalpinang menyoroti serius persoalan pengelolaan dan penanganan sampah yang dinilai belum optimal. Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD, Arnadi, dalam rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jumat (2/5/2025).
Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang tersebut, Arnadi menekankan pentingnya penyusunan road map atau peta jalan pengelolaan sampah yang terukur dan terencana.
“Kami minta dinas membuat Road Map pengelolaan sampah Kota Pangkalpinang. Supaya perencanaan dan pelaksanaan tidak lagi sporadis, tetapi lebih terstruktur dan terukur,” ujar Arnadi.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dimulai dari hulu. Menurutnya, hal ini penting untuk mengurangi residu yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat kapasitas TPA saat ini sudah sangat terbatas.
Dalam forum tersebut, DLH mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun road map pengelolaan sampah tahun 2025–2026. Beberapa program yang direncanakan antara lain pembentukan Bank Sampah di tiap kecamatan, pelibatan masyarakat dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pengelolaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), serta peningkatan dan pemeliharaan armada truk sampah.
“Kami mendukung pelibatan masyarakat dan pihak kecamatan untuk membentuk Bank Sampah. Banyak daerah berhasil mengurangi sampah yang masuk ke TPA dengan cara ini,” jelas Arnadi.
Selain itu, Arnadi juga menyinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada kebocoran, agar target PAD dari sektor ini yang dipatok sebesar Rp4,5 miliar pada tahun 2025 dapat tercapai. (Gr)
