Pemkot Pangkalpinang FGD Bersama Kejati Babel, Ini Pembahasannya
PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar Fokus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang sistematis dan berkualitas sebagai upaya pencegahan dini korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, Kamis (24/2/2022) di Ruang Pertemuan (OR) Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) didalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pak Daroe Tri selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung beserta rombongan, terlihat pula Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang.
“Ini merupakan sebuah kejadian luar biasa bagi kami datangnya seorang Kajati beserta rombongan bertemu dengan kami para OPD-OPD semuanya lengkap. Ingin mendengarkan arahan dan bimbingan pak Kajati terkait pelaksanaan, perencanaan semuanya APBD kota Pangkalpinang ini”, ungkap Molen.
Molen juga melaporkan bahwa hingga kini koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang berjalan dengan baik.
Bahkan, tambah Molen, pihaknya sangat berterima kasih, salah satu contoh yang menjadi bukti nyata kerja sama tersebut ialah peningkatan pendapatan asli daerah.
“Dengan program pendekarnya pak Kejari itu meningkatkan pendapatan asli daerah kami, sangat lumayan ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, Daroe Tri Sadono menyampaikan bahwa ia sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, harapannya ialah bagaimana target bersama dapat mensejahterakan masyarakat.
Menurutnya, berangkat dari pemikiran itulah ia dan Wali Kota Molen sepakat melaksanakan kegiatan FGD untuk merefleksikan atau menyegarkan kembali penyelengara pemerintah.
“Supaya semakin menyadari bahwa berada didalam sebuah sistem pemerintah beserta organisasi pemerintah yang kepadanya dituntut ada suatu integritas, untuk skill saya kira teman-teman sudah banyak dapat, semua sudah tahu”, katanya ditempat tempat yang sama.
Daroe juga meminta agar jangan sampai terjadi kepemilikan skill yang bagus namun terjebak diperbuatan yang menyimpang. Ia percaya Wali Kota sebagai pemegang kendali dapat mengontrol sistemnya yang berjalan dengan baik.
“Tentu kegiatan semacam ini tidak ada gunanya jika tidak diikuti dengan satu semangat, misalnya atau bahkan juga dengan wujud nyata yang akan dilaksanakan oleh pak Wali Kota melalui jajarannya. Pak Wali Kota sebagai pemegang kendali sistem sangat menyadari dan bisa mengontrol sampai sub-sub sistemnya”, pungkas Daroe. (*)
